Praktik balas jasa yang dilakukan Jokowi dengan mengobral beberapa jabatan komisaris BUMN kepada politisi PDIP mendapat respon negatif. Publik khawatir praktik balas jasa tersebut akan menimbulkan skandal korupsi di saat penegakkan hukum di Indonesia sedang melemah akibat kriminalisasi KPK.
Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan tidak menutup kemungkinan praktik balas jasa yang dilakukan Jokowi kelak akan mendatangkan skandal korupsi besar-besaran.
"Jika kondisi seperti ini terus terjadi maka proses check and balances akan segera musnah dari Indonesia. Korupsi akan menjadi barang lazim dan bukan tidak mungkin semua pejabat tinggi negara akan menghalalkan korupsi," ujar Panji dalam keterangannya, Senin (23/3).
Panji menyarankan masyarakat harus menyelamatkan Indonesia dari praktik korupsi yang diduga sedang dirancang secara bersama-sama oleh para elit PDIP dengan mendukung gerakan 20 Mei 2015 yang dipelopori oleh mahasiswa seluruh Indonesia untuk mendesak Jokowi-JK segera mundur dari jabatan Presiden-Wakil Presiden.
"Kita perlu mendukung gerakan seperti ini, bahkan sebenarnya 20 Mei terlalu lama, kalau perlu lengserkan minggu depan. Agar Indonesia masih bisa diselamatkan dari praktik korupsi," tutup Panji.
[dem]
