Berita

foto:net

APKLI Haqqul Yaqin PKL Jadi Garda Depan Indonesia Hadapi MEA 2015

MINGGU, 22 MARET 2015 | 11:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menekankan kepada pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan, bersatu padu lakukan percepatan gerilya ekonomi dan siapkan diri hadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Ekonomi dan mata pencarian rakyat harus kuat dan kokoh. Hal ini wajib hukumnya untuk jaga dan pertahankan kedaulatan ekonomi bangsa demi utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk itu, Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun memerintahkan kepada jajaran APKLI se-Indonesia untuk segera melakukan percepatan penguatan infrastruktur oganisasi dan usaha PKL di semua kawasan ekonomi.

"Era MEA 2015 akan berdampak dan mempengaruhi segenap aspek perekonomian nasional. Tak terkecuali terhadap ekonomi dan mata pencarian rakyat, usaha PKL di semua kawasan ekonomi, baik kawasan pasar, wisata, industri, pemukiman, dan kawasan lainnya. Mereka harus mampu bersaing dan unggul hadapi MEA 2015 karena menjadi ruh dan determinasi tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa. Dan hal tersebut, bagi APKLI, apapun resikonya adalah harga mati," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (22/3).

"Era MEA 2015 akan berdampak dan mempengaruhi segenap aspek perekonomian nasional. Tak terkecuali terhadap ekonomi dan mata pencarian rakyat, usaha PKL di semua kawasan ekonomi, baik kawasan pasar, wisata, industri, pemukiman, dan kawasan lainnya. Mereka harus mampu bersaing dan unggul hadapi MEA 2015 karena menjadi ruh dan determinasi tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa. Dan hal tersebut, bagi APKLI, apapun resikonya adalah harga mati," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (22/3).

Menurutnya, konsekuensi MEA 2015 adalah terjadi lalu lintas modal/capital, tenaga kerja (SDM), barang dan jasa, dan teknologi ICT dengan bebas dan cepat keluar masuk Indonesia. "Apapun alasan dan bentuknya, kehadiran investasi asing tak boleh menggerus dan mematikan ekonomi dan mata pencarian rakyat. Tak boleh ada infiltrasi, intervensi dan penjajahan ekonomi di Indonesia," ungkap Ali.

Untuk itu, sambung ALi, segenap pengurus APKLI se-Indonesia harus lakukan penguatan konsolidasi organisasi dan gerilya ekonomi rakyat dengan akseleratif di seluruh Indonesia. Hal ini adalah sebuah keniscayaan untuk antarkan Indonesia bisa bertahan dan unggul hadapi MEA 2015. Indonesia tak boleh terkubur oleh liberalisasi ekonomi karena kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah harga mati.

Gerilya ekonomi rakyat oleh APKLI dipercepat dengan program Kartu Anggota APKLI berasuransi kecelakaan diri plus, kredit tanpa agunan atau pembiayaan syariah modal usaha PKL modifikasi grameen bank, dan support system teknologi ICT Usaha PKL. Disamping itu, APKLI juga terus berupaya dongkrak daya saing usaha PKL melalui pendampingan dan pembinaan, sistem pergudangan distribusi dan usaha baru PKL semisal Point Payment Online Banking (PPOB) berbasis komunitas di setiap kawasan PKL.

"Dalam waktu 9 bulan ke depan, APKLI haqqul yaqin (benar-benar yakin) PKL menjadi garda depan Indonesia, sebagai kekuatan utama ekonomi rakyat yang mampu dan mau antarkan Indonesia unggul hadapi MEA 2015," tukas Ali. [rus]

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya