Berita

mahyudin/net

Politik

GEJOLAK GOLKAR

Inilah Alasan Mahyudin Menyeberang ke Gerbong Agung

KAMIS, 19 MARET 2015 | 17:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono karena merujuk pada putusan Menkumham Yasonna Laoly yang didasarkan pada hasil putusan Mahkamah Partai.

"Saya tegaskan saya berpihak pada pihak yang memiliki legitimasi dari pemerintah. Saya kira kubu Agung yang akan disahkan dan saya mengakui karena ingin konflik ini diakhiri," kata Mahyudin saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (Kamis, 19/3).

Mahyudin juga menegaskan akan mendukung kepengurusan yang disahkan oleh pemerintah nantinya. Secara objektif, ia mengakui bila saat ini kubu Munas Ancol yang akan diakui pemerintah.


"Saya netral, tidak berpihak. Saya mencoba untuk objektif saja dan saya sudah sampaikan bahwa saya akan mendukung kepengurusan yang diakui pemerintah," lanjutnya.

Ia juga memahami sikap para pimpinan daerah Golkar yang kini mulai banyak mengakui Agung sebagai ketua umum partai berlambang Beringin tersebut. Ini tak lain karena DPD I dan DPD II ingin mendukung Golkar yang diakui.

"Kalau kader yang baik pasti akan mendukung Golkar yang diakui pemerintah. Yang punya legitimasi dalam kepengurusan," tandasnya.

Seperti diketahui, Mahyudin yang merupakan kader Golkar asal Kalimantan Timur ini hadir dalam Musyawarah Nasional IX di Bali pada Desember lalu. Melalui Munas tersebut, Aburizal Bakrie dan Idrus Marham terpilih kembali menjadi ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar. Selanjutnya, nama Mahyudin pun ternyata masuk dalam daftar kepengurusan yang dipimpin oleh Agung Laksono. Ia menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya