Berita

Pertahanan

Mendesak, Tentara Cyber Hadapi Serangan Asimetris

KAMIS, 19 MARET 2015 | 12:06 WIB | LAPORAN:

Pengadaan matra keempat dalam tubuh institusi TNI yaitu cyber force, sangat mendesak karena ancamannya terhadap pertahanan negara nyata dan sudah terjadi.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya dalam perbincangan dengan wartawan, tadi malam (Rabu, 18/3).

Tantowi mencontohkan, tindakan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat, Australia dan terakhir New Zealand terhadap sejumlah orang penting negara tetangga, termasuk Indonesia. Bahkan dari bocoran Wikileaks, Australia sendiri menyadap jajaran kepresidenan RI.  Ini semua berkaitan pertahanan negara yang rawan atas ancaman penyadapan, baik oleh oknum dari dalam maupun luar negeri sehingga harus segera diantisipasi.


"Kita tidak bisa menyerahkan itu kepada Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) dan BIN (Badan Intelijen Negara) saja, harus ada matra baru di bawah TNI yang khusus mendeteksi dan mengantisipasi serangan cyber," jelasnya.

"Nah ini (cyber force) yang harus lahir di era pak Jokowi," ucapnya lagi.

Tantowi optimis keberadaan cyber force akan membuat negara lain berpikir untuk menyadap RI.

"Kita juga sudah nggak mau kecolongan dan menyalahkan BIN, Lemsaneg, Kominfo tidak siap. Jadi ini solusi, buat satu matra yang bertanggung jawab pada serangan asimetris," imbuh Tantowi yang juga ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. 

Sejauh ini masih sebatas wacana. Meski begitu, dijelaskan Tantowi bahwa wacana itu sudah pernah dibahas Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya