Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Ketua Komisi I: Jabatan Wakil Panglima TNI Mubazir

RABU, 18 MARET 2015 | 12:40 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo dikabarkan menerima usul dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko agar jabatan Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali.

Salah satu fungsi jabatan Wakil Panglima TNI adalah untuk menggantikan fungsi komando jika Panglima TNI berhalangan.

Namun, pengadaan kembali jabatan yang sempat dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu dinilai mubazir oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.


"Soal wakil ini tidak diatur di undang-undang. Mubazir pos Wakil Panglima, malah berpotensi tumpang-tindih tupoksi (tugas pokok dan fungsi), jadi tidak efektif dan efisien organisasinya," komentar Mahfudz kepada wartawan, Rabu (18/3).

Mahfudz juga mengatakan bahwa selama ini Panglima TNI sudah dibantu oleh asisten dalam melaksanakan tugasnya.

"Kan secara operasional Panglima sudah dibantu beberapa asisten, dan untuk angkatan, panglima juga sudah punya kepala staf untuk tugas koordinasi," jelasnya.

Dalam reorganisasi yang diusulkan Panglima, selain mengembalikan jabatan Wakil Panglima, ada pula penambahan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara yang akan menjadi Pangkoops I, II, dan III.

Sedangkan, Komando Armada akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya