Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Ketua Komisi I: Jabatan Wakil Panglima TNI Mubazir

RABU, 18 MARET 2015 | 12:40 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo dikabarkan menerima usul dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko agar jabatan Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali.

Salah satu fungsi jabatan Wakil Panglima TNI adalah untuk menggantikan fungsi komando jika Panglima TNI berhalangan.

Namun, pengadaan kembali jabatan yang sempat dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu dinilai mubazir oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.


"Soal wakil ini tidak diatur di undang-undang. Mubazir pos Wakil Panglima, malah berpotensi tumpang-tindih tupoksi (tugas pokok dan fungsi), jadi tidak efektif dan efisien organisasinya," komentar Mahfudz kepada wartawan, Rabu (18/3).

Mahfudz juga mengatakan bahwa selama ini Panglima TNI sudah dibantu oleh asisten dalam melaksanakan tugasnya.

"Kan secara operasional Panglima sudah dibantu beberapa asisten, dan untuk angkatan, panglima juga sudah punya kepala staf untuk tugas koordinasi," jelasnya.

Dalam reorganisasi yang diusulkan Panglima, selain mengembalikan jabatan Wakil Panglima, ada pula penambahan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara yang akan menjadi Pangkoops I, II, dan III.

Sedangkan, Komando Armada akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya