Berita

ahok-jokowi

Disorot Sejumlah Menteri soal Reklamasi, Ahok jangan Lempar ke Jokowi

SELASA, 17 MARET 2015 | 10:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tidak hanya para aktivis dan masyarakat umum, izin reklamasi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama juga dipersoalkan pemerintah pusat.

"Sejak awal reklamasi pantura (pantai utara) sudah dikritik banyak pihak," ungkap  Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Rico Sinaga dalam keterangannya yang diterima pagi ini (Selasa, 17/3).
 
Kementerian Lingkungan Hidup (KKH) misalnya, mempersoalkan amdal dan tempat pengambilan material penguruk.


"Apalagi, sejatinya proyek reklamasi tidak boleh karena gugatan lingkungan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dimenangkan oleh KLH," jelasnya.

Selain KLH, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengkritik pemberian izin reklamasi tersebut. Pasalanya, banyak instalasi vital di bawah laut dan alasan lainnya. "Bappenas dukung sikap Susi (Menteri KKP Susi Pudjiastuti)," imbuh Rico.

Namun karena berhadapan dengan instansi pusat, Ahok lemparkan masalah tersebut ke Presiden Jokowi. "Ini jelas tidak benar, yang izinkan siapa yang beresin siapa," demikian Rico Sinaga.

Sebelumnya, Ahok memang mengaku menyerahkan soal izin reklamasi pulau di pantai utara Jakarta itu kepada Presiden Jokowi. "Kalau gubernur berlawanan dengan menteri, nunggu Presiden beresinlah," ungkap Ahok 10 Februari 2014 lalu. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya