Antara Komitmen dan Kapasitas Pemimpin

"SEMUA orang kau beri janji sekarang kau tak punya nyali"
 
Itulah ungkapan dialog pada karikatur Panji Koming di salah satu media ibu kota baru baru ini.

Sangat jelas dialog kritis tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi yang saat kampanye telah meluncurkan program Nawa Cita” untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
 

 
Di samping Nawa Cita beberapa  hari sebelum hari pemilihan Presiden, Jokowi sempat menandatangani 9 piagam komitmen apabila terpilih menjadi Presiden RI ke tujuh.

Untuk mengingatkan, 9 piagam komitmen yang ditandatangani Jokowi dan JK, antara lain:

1. Piagam Marsinah komitmen Jokowi untuk perlindungan buruh dan pembangunan industri nasional.
2. Piagam Perjuangan Satinah komitmen Jokowi untuk perlindungan TKI.
3. Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantoro komitmen Jokowi untuk dunia pendidikan.
4. Piagam Perjuangan Marhaen komitmen Jokowi untuk petani Indonesia.
5. Piagam Perjuangan Prof. Soeharso komitmen Jokowi untuk perlindungan kaum disabilitas Indonesia.
6. Piagam Perjuangan Al Mizan komitmen Jokowi untuk pluralisme Indonesia.
7. Piagam Perjuangan Abdoel Moeloek komitmen Jokowi untuk perlindungan tenaga kesehatan demi terwujudnya sistem jaminan sosial universal sebagaimana diamatkan konstitusi.
8. Piagam Perjuangan Karangsong Desa di Indramayu, Jawa Barat. Komitmen Jokowi terhadap nelayan di seluruh Indonesia.
9. Piagam Perjuangan Al Fathaniyah komitmen Jokowi untuk membangun pesantren sebagai penjaga keberagaman Indonesia melalui Bhineka Tunggal Ika.
 
Namun setelah lebih dari 100 hari, ternyata kepemimpinan Jokowi sangat mengecewakan banyak rakyat. Beberapa kebijakan Jokowi telah mengakibatkan harga BBM melonjak, harga sembako melambung, harga obat-obatanpun semakin mahal, tarif angkutan bergerak naik, nilai rupiah terhadap dolar melemah, beberapa investor mulai hengkang, bahkan perusahaan-perusahaan termasuk beberapa hotel dan sektor industri sudah melakukan PHK.
 
Yang paling menyedihkan bagi rakyat adalah lemahnya Jokowi dalam mengelola krisis manajemen antara KPK dan Polri. Jokowi terus mendiamkan aksi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan pendukungnya, meskipun secara jelas perintah menghentikan kriminalisasi sudah dinyatakan sendiri oleh Jokowi di hadapan publik. 

Bahkan beberapa waktu kemudian, karena upaya kriminalisasi terus berlangsung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengulang kembali perintah Jokowi tersebut, sekaligus menegaskan langkah-langkah yang tidak dikehendaki Jokowi dalam proses kriminalisasi tersebut.
 
Sebagai Panglima Tertinggi salah satu tugas utama seorang Presiden adalah mengelola situasi krisis (crisis management).  Apakah itu yang berkaitan dengan situasi hubungan dengan negara lain maupun masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri.  Seperti: kerusuhan, konflik horizontal, kebakaran hutan, atau konflik antara lembaga pemerintahan seperti yang terjadi pada KPK dan Polri.
 
Menurut peneliti P2EB FEB UGM , di tingkat Pengadilan Tinggi, kasus korupsi yang ditangani KPK secara signifikan lebih cepat 124 persen dibandingkan dengan kasus yang ditangani institusi lain.  Bahkan keberadaan KPK telah meningkatan kecepatan proses pengadilan korupsi yang ditangani Polri dan Kejaksaan.

Keberadaan KPK juga telah mendorong peningkatan kinerja Polri dan Kejaksaan. Sejak berdirinya KPK, proses pengadilan yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan secara signifikan lebih cepat 38,38 persen dibandingkan sebelum aktifnya KPK.
 
Terjadinya kemelut antar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta tentang APBD memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia di Singapore membuat situs Kawal APBD DKI”.  Situs tersebut dikembangkan oleh Pahlevi Fikri Auliya dan Ainun Nadjib, yang sebelumnya mengembangkan situs kawal pemilu.
 
Melalui situs tersebut kita bisa memahami lebih jauh lagi persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini yaitu sikap koruptif memang masih berakar di pusat kekuasaan dan politisi negara ini.
 
Dalam situasi masih maraknya mental perilaku korupsi, kita patut bertanya mengapa Presiden Jokowi perlu membuat rancangan Instruksi Presiden soal Pemberantasan Korupsi yang menekankan pada pencegahan” korupsi dibanding penindakan koruptor.  Mengapa pula Menkumham Yasonna Laoly bermaksud memberikan remisi kepada koruptor?
 
Penanganan konflik KPK dan Polri bisa dikatakan sebuah kegagalan Jokowi dalam mengelola krisis.  Dan ini pula yang menjadi salah satu sumber menurunnya kepercayaan rakyat terhadap seorang Presidan.  Beberapa pihak bahkan mengkhawatirkan bahwa di era kepemimpinan Jokowi, akan berakhir pulalah proses reformasi negara ini dan matinya lembaga KPK yang selama ini paling berprestasi dalam memberantas korupsi.
 
Selain mengelola situasi krisis di negaranya sendiri, tugas seorang Presiden adalah peletak agenda kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan selama 5 tahun ke depan. 

Program Nawa Cita dan 9 Piagam Komitmen adalah agenda utama pasangan Jokowi dan JK. Pertanyaannya apakah kebijakan pemerintah sudah mengarah ke program Nawa Cita dan 9 Piagam Komitmen?
 
Ketika masalah melambungnya harga beras terjadi begitu tinggi yang membuat rakyat berteriak, kenapa menteri yang terkait dengan masalah tersebut tidak melaporkan secara berkala kepada Presiden? Mengapa pula harus Presiden sendiri yang melakukan blusukan ke pasar untuk mengetahui fakta di lapangan tentang kondisi harga beras saat ini?
 
Belajar dari pengalaman Koentoro Mangkusubroto memimpin lembaga UKP4 yang mengawasi kinerja menteri, disimpulkan bahwa salah satu kelemahan utama yang dihadapi Presiden SBY saat itu adalah masalah koordinasi kerja antar kementerian. Terlepas lembaga UKP4 ini sekarang ada atau tidak, Presiden Jokowi perlu menugaskan Kantor Kepresidan, Menteri Sekretaris Kabinat dan Menteri Sekretaris Negara bahu membahu memastikan agar koordinasi kerja antar kementerian berjalan baik.
 
Lebih dari pada kegiatan mengelola pemerintahannya, sebenarnya seorang Presiden itu adalah simbol sebuah negara.  Sebagai simbol negara, sebagian besar rakyat Indonesia  sangat mendukung Presiden Jokowi untuk tidak mundur terhadap tekanan Australia dan Brazil yang meminta pembatalan hukuman mati warga negara mereka karena kasus narkoba.  Meskipun segala ancaman dan perbuatan penghinaan telah dilakukan oleh Australia dan Brazil
 
Rakyat juga puas atas keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tidak mundur melawan pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.  Bahkan beberapa kapal asing langsung diledakkan meskipun mendapat protes dari negara asal pemilik kapal asing tersebut.  Dalam hal ini Presiden Jokowi sangat mendukung langkah Susi dan hal ini sekaligus membuat rasa bangga di masyarakat.

Presiden AS ke 28 Woodrow Wilson pernah berkata: "The President is at liberty, both in law and conscience, to be as big a man as he can. His capacity will set the limit". 

Bagi Jokowi, waktu pulalah yang akan membuktikan kapsitasnya sebagai Presiden RI ke-7. [***]

Sosiolog dan Tinggal di Jakarta