Dubes Jepang Minta Menteri Susi Cabut Regulasi Usaha Perikanan

Pemerintah Jepang meminta sejumlah regulasi terkait usaha perikanan yang telah dan sedang diterapkan sejak bulan November tahun yang lalu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dicabut.

Hal itu sebagaimana disampaikan Duta Besar Tanizaki Yasuaki saat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantor KKP (Jumat, 13/3). Regulasi yang dimaksud Tanizaki adalah mengenai kebijakan penghentian
sementara penerbitan izin usaha perikanan tangkap dan larangan terhadap kegiatan penangkapan ikan.

"Sejumlah regulasi terkait usaha perikanan yang telah dan sedang diterapkan sejak bulan November tahun yang lalu, termasuk kebijakan penghentian sementara penerbitan izin usaha perikanan tangkap dan larangan terhadap kegiatan penangkapan ikan, diharapkan dapat segera dicabut," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Jepang yang diterima redaksi.

"Sejumlah regulasi terkait usaha perikanan yang telah dan sedang diterapkan sejak bulan November tahun yang lalu, termasuk kebijakan penghentian sementara penerbitan izin usaha perikanan tangkap dan larangan terhadap kegiatan penangkapan ikan, diharapkan dapat segera dicabut," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Jepang yang diterima redaksi.

Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Susi hanya menanggapi permintaan itu dengan menjabarkan rincian mengenai kebijakan penghentian sementara penerbitan izin usaha perikanan tangkap tersebut.

Selain itu, Menteri Susi juga menyampaikan permohonan agar Jepang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk melakukan hal tersebut. [ian]