PKS tetap kompak mendukung keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terhadap dualisme Partai Golkar. Hal itu dilakukan demi menjaga kebersamaan di dalam KMP.
Begitu kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Jumat, 13/3).
"Demi membangun kebersamaan, PKS akan kompak mendukung keputusan KMP," ujarnya.
Siang tadi, fraksi-fraksi dari KMP menggelar konferensi pers di pressroom gedung DPR RI. Dalam konferensi pers ini, KMP menyampaikan sikap bersama terkait sikap Menkumham Yasonna Laoly dalam menangani kisruh dualisme Partai Golkar dan PPP.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam konferensi pers tersebut mengatakan, tindakan Menteri Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah "begal politik" yang memasung dan menzalimi Golkar dan PPP.
"Ini harus diakhiri karena mengancam. Menteri harusnya berikan solusi, tetapi ini malah menambah masalah," ujar Bambang.
Dia menambahkan, agenda begal politik yang dilakukan Menteri Yasonna Laoly terhadap Golkar dan PPP hanyalah pintu masuk bagi agenda politik lain yang bisa mengancam kepentingan nasional.
Untuk itu, lanjut Bambang, bila dalam keadaan terpaksa KMP akan mempertimbangkan untuk menggunakan hak konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU yang berlaku, kepada pemerintah terhadap situasi dan kebijakan yang sudah diambil terkait dengan permasalahan yang dialami oleh PPP dan Partai Golkar.
"Ini untuk warning, apakah akan berlanjut angket atau interpelasi tergantung. Tapi, sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita masih solid. Ini inisiasi bersama," pungkas Bambang.
Hadir dalam pernyataan sikap tersebut selain Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, juga hadir Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin, fungsionaris Fraksi PPP kubu Djan Faridz Ahmad Dimyati Natakusumah dan Ketua Fraksi Gerindra Fary Djamy Francis.
[ian]
