Badan Nasional Penanggulangan Radikalisme (BNPT) terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah Turki dan Interpol setelah 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat hilang kontak diamankan aparat berwenang Turki saat akan menyeberang ke Suriah melalui jalur yang selama ini sering digunakan simpatisan Islamic State of Irak dan Syria (ISIS).
"Tunggu saja,†ujar Juru Bicara (Jubir) BNPT Prof. Irfan Idris, Kamis (12/3).
Dia menjelaskan, BNP bertugas mengkoordinasikan dengan kementerian terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi, seperti berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan keagamaan. Juga Kementerian Pendidikan untuk membantu menghilangkan trauma anak-anak mereka yang kemarin ikut diajak ke sana.
"Tetapi yang pasti, pemerintah Indonesia tetap mewaspadai dan menyiapkan program penangkal pengaruh ISIS," lanjut Irfan.
Menurut Irfan, pemerintah akan meningkatkan early warning sistem di masyarakat agar meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh radikalisme dan memperkuat wawasan keagamaan dan kebangsaan mereka.
Pemerintah akan membenahi sistem yang ada. Ketegasan ini perlu agar pihak yang kurang bertanggungjawab memanfaatkan berbagai celah,†kata Irfan.
Pengaruh ISIS menurut Irfan sangat mengkhawatirkan karena memiliki militansi untuk melakukan perlawanan dengan apa yang dianggap salah secara agama. Mereka juga punya militansi agama berlebihan yang bisa melahirkan kecurigaan dan fitnah, sehingga masyarakat antipati terhadap pemerintah.
Menurut Irfan ini bisa muncul karena mereka merasa dianggap pahlawan. Merasa sudah mujahidin yang baru kembali dari medan laga. Ini tidak boleh terjadi dan BNPT akan berada digaris depan untuk memerangi hal tersebut,†tandas Irfan.
[zul]
