Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menkumham Yasonna Laoly untuk melaporkan kajian soal PPP dan Golkar diapresiasi. Karena Presiden harus memastikan apakah Menterinya bertindak benar atau melenceng dari koridor hukum dalam mengambil keputusan.
"Apalagi Kemenkumham, sangat naif sekali kalau mengesampingkan hukum dalam mengambil keputusan," jelas Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Akhmad Gojali Harahap, dalam keterangannya (Rabu, 11/3). (Baca: Presiden Minta Menkumham Laporkan Kajian soal Golkar dan PPP)
Menurutnya, dalam situasi saat ini, publik bisa menilai dengan terang-benderang Kemenkumham mengambil keputusan salah, yang pada akhirnya membuat kebencian terhadap pemerintah karena berlaku sewenang-wenang atau semena-mena. Apalagi terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi.
"Pasalnya, keputusan yang diambil Kemenkumham terhadap dualisme kepengurusan di PPP dan Golkar jelas-jelas menggunakan standar ganda," tegasnya.
Terhadap kisruh PPP, dia menjelaskan, Menteri Yasonna membuat keputusan dengan tidak mempertimbangkan keputusan Mahkamah Partai dan tanpa proses penelitian.
"Karena baru hitungan jam menjabat sebagai Menteri, (Yasonna) sudah menandatangani keputusan yang sangat strategis, yakni mengesahkan kepengurusan PPP (kubu) Romy (Romahurmuziy)," ucapnya.
Sementara terhadap Golkar, Yasona mengambil keputusan berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. "Ini jelas-jelas mencederai hukum. Dan ini seperti pola-pola Orde Baru, bahkan lebih jahat dari Orde Baru. Karena mengambil keputusan seenaknya saja," tegasnya.
Khusus untuk PPP, dia menambahkan, PTUN sudah membuktikan bahwa keputusan Menteri Yasona yang mengesahkan kepengurusan Romy salah.
"Sebaiknya Yasona langsung minta ma'af, bertobat untuk tidak melakukan kesalahan berulang dan menyatakan tidak banding. Kok malah banding, dan tiba-tiba mengambil keputusan terhadap Golkar," imbuh Gojali.
Politikus muda ini khawatir, Menteri Yasonna semakin merajalela melakukan hal yang sama terhadap partai atau organisasi lain. Karena itu, dia mengingatkan, Presiden seharusnya tidak sekedar meminta kajian, tetapi memanggil langsung Yasonna.
"Dan Presiden juga meminta kajian dari pakar atau para ahli yang benar-benar independen. Kalau Yasonna salah harus segera dicopot dari jabatannya supaya hal ini tidak menjadi bom waktu yang pada saatnya akan meledak," demikian Akhmad Gojali Harahap.
[zul]
