Berita

Jimly Asshiddiqie/net

Hukum

Tim 9: Proses Hukum Terhadap Orang yang Berbuat Kriminal Bukan Kriminalisasi

SELASA, 10 MARET 2015 | 17:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lima orang anggota Tim Independen (Tim 9) yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo, Ahmad Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie dan Bambang Widodo Umar, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama sekitar 1,5 jam.

Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie, menyatakan, salah satu isi pertemuan dengan JK menyamakan persepsi soal apa yang dimaksud kriminalisasi.

"Selama ini ada kesan seolah ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden. Kami simpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan," terang Jimly di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).


Menurut dia, proses hukum terhadap orang yang telah berbuat kriminal tidak pantas disebut kriminalisasi.

"Kalau proses terhadap orang yang sudah berbuat kriminal, itu memang seharusnya. Kalau mencari-cari kesalahan itu yang harus dihentikan," tegas Jimly di samping Wapres JK.

Ia melanjutkan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, para petugas harus mencari orang yang jahat.

"Jangan cari orang salah. Kalau cari-cari kesalahan kita semua punya kesalahan. Jenis kedua ini yang harus distop oleh siapapun, baik KPK maupun polisi," terang dia.

Selain itu, lanjut Jimly, dalam tukar pikiran dengan JK ada kesamaan pendapat bahwa sedang terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan pemerintahan sepakat bahwa kita harus hentikan (pelemahan) agar KPK kuat sebagai institusi Dua hal inilah yang sangat positif dari pertemuan ini," ungkap Jimly. [ald]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya