Berita

Jimly Asshiddiqie/net

Hukum

Tim 9: Proses Hukum Terhadap Orang yang Berbuat Kriminal Bukan Kriminalisasi

SELASA, 10 MARET 2015 | 17:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lima orang anggota Tim Independen (Tim 9) yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Imam Prasodjo, Ahmad Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie dan Bambang Widodo Umar, bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama sekitar 1,5 jam.

Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie, menyatakan, salah satu isi pertemuan dengan JK menyamakan persepsi soal apa yang dimaksud kriminalisasi.

"Selama ini ada kesan seolah ada perbedaan antara presiden dan wakil presiden. Kami simpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan," terang Jimly di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3).


Menurut dia, proses hukum terhadap orang yang telah berbuat kriminal tidak pantas disebut kriminalisasi.

"Kalau proses terhadap orang yang sudah berbuat kriminal, itu memang seharusnya. Kalau mencari-cari kesalahan itu yang harus dihentikan," tegas Jimly di samping Wapres JK.

Ia melanjutkan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, para petugas harus mencari orang yang jahat.

"Jangan cari orang salah. Kalau cari-cari kesalahan kita semua punya kesalahan. Jenis kedua ini yang harus distop oleh siapapun, baik KPK maupun polisi," terang dia.

Selain itu, lanjut Jimly, dalam tukar pikiran dengan JK ada kesamaan pendapat bahwa sedang terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dan pemerintahan sepakat bahwa kita harus hentikan (pelemahan) agar KPK kuat sebagai institusi Dua hal inilah yang sangat positif dari pertemuan ini," ungkap Jimly. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya