Berita

Susi Pudjiastuti/net

Politik

Gerindra Minta Presiden Copot Menteri Susi

SELASA, 10 MARET 2015 | 02:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti perlu mengevaluasi ulang terhadap kebijakan yang dibuatnya selama ini. Pasalnya, peraturan yang dikeluarkannya masih ada yang berbenturan dengan kebiasaan nelayan, dan malah merugikan dan menyusahkan para nelayan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Harjo dalam ketangannya, Selasa (10/3).

Menurut Bambang, sebelum memutuskan suatu kebijakan, seharusnya Menteri Susi terlebih dahulu mengajak semua stakeholder duduk bersama.


Karena sudah gagal, dan mendapat penolakan keras dari para nelayan seluruh tanah air. Bambang meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri Susi dari Kabinet Kerja.

"Presiden Jokowi harus ganti Menteri Susi karena sudah terbukti menyusahkan para nelayan" tegasnya.

Bambang menjelaskan, kebijakan yang harus dievaluasi adalah seperti mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang dilarang, segala transhipment dilarang, serta perusakan lingkungan akibat kebijakan penembakan kapal yang berdampak pada ekosistem laut.

"Seharusnya Menteri Susi bisa menerima masukan dari para nelayan agar kebijakan yang diambil berguna untuk meningkatkan jumlah tangkap ikan, bukan malah membuat susah nelayan," ujar Bambang.

"Pemerintah Jokowi mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, akan tetapi buktinya kebijakan yang diambil bukan menunjukkan diri sebagai negara maritim, tetapi hanya menjadikan itu sebagai slogan belaka yang menyusahkan para nelayan. Perlu ada bukti untuk mewujudkan ini, ke depannya bukan hanya janji saja," demikian Bambang. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya