Berita

ilustrasi/net

Inilah Empat Kelemahan Penolak Revitalisasi Teluk Benoa

SENIN, 09 MARET 2015 | 14:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Di balik penolakan yang begitu gencar terhadap Revitalisasi Teluk Benoa (RTB) melalui media massa, konser musik, pemasangan spanduk dan baliho, kelompok penolak RTB ternyata tak bisa memperlihatkan data dan kajian ilmiah terkait sikap penolakan mereka.

Demikian sebagaimana disampaikan Sekretaris Pengelola dan Penyelamat Lingkungan Hidup, Made Mangku, saat dihubungi wartawan, (Senin, 7/3).

"Ada empat kelemahan penolak RTB. Pertama, mereka tak punya argumen yang kuat. Kedua, tidak punya analisa ilmiah. Ketiga, tidak punya akses. Dan, keempat mereka tidak punya finansial cukup untuk melakukan kajian ini," kata Made Mangku yang juga pakar pesisir laut ini.


Selama dua tahun terakhir ini, krama Bali disuguhkan wacana pro dan kontra revitalisasi Teluk Benoa. Wacana ini hadir melalui media massa, melalui media sosial dan berbagai pesan diluar ruangan berupa spanduk dan baliho.

"Apa sih yang dipolemikkan. Mestinya kita punya jawaban dan solusi, jangan asal tolak begitu saja," ucapnya.

Menurutnya pro dan kontra hal yang wajar hanya saja mesti memperlihatkan argumentasi yang kuat dan kajian ilmiah.

"Selama ini kita tidak pernah melihat ada kajian ilmiah dari kelompok yang menolak. Ini kelemahan mereka yang sampai sekarang tidak bisa dipenuhi. Sedangkan yang mendukung punya kajian ilmiah termasuk mengantisipasi apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat," kata Made Mangku.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus Komang Gde Subudi menyatakan pihaknya telah membaca kajian ilmiah dari empat universitas bahwa Teluk Benoa layak direvitalisasi.

"Konsep yang ditawarkan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) sejalan dengan lingkungan dan sosial budaya. Kalau manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Bali dan tidak merusak lingkungan kenapa mesti kita tolak," ujar Ketua Badan Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Bali ini. [ysa]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya