Berita

edhy prabowo/net

Gerindra Pertanyakan Partai Mana Saja yang Disasar Dana Parpol

SENIN, 09 MARET 2015 | 13:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Anggota Komisi IV DPR RI‎ Edi Prabowo mengaku belum mengetahui wacana pembiayaan parpol oleh negara sebagaimana diusulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Namun begitu, Edhy berharap jika memang nanti terbentuk regulasi untuk merealisasikan hal tersebut, maka perlu ada aturan mengenai pembagian dana tersebut. Termasuk, apakah semua parpol harus mendapatkan dana pembiayaan oleh negara itu secara merata, mencakup partai yang ada di luar anggota pemilu 2014.

"Kalau pukul rata, sejauh mana partai itu dikasih, berapa partai yang kita itung. Ada 100 pertai lebih lho di Indonesia ini. Pemilu memang ada 12 parpol, (tapi) kalau hanya partai yang masuk Senayan saja, itu diskriminasi. Saya harus lihat dulu," katanya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/3).


Politisi asal Gerindra itu menuturkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh usulan itu, jika tujuan yang dicapai memang untuk menghindari money politics di setiap gelaran pemilu.

Namun begitu, ia menegaskan bahwa pemberian dana itu harus tetap dilandasi payung hukum yang jelas terlebih dahulu. Pasalnya, selama ini parpol yang lolos pemilu, mendapat sumbangan dari pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

"Kalau dalam rangka menghindari money politics, mengefisiensi biaya demokrasi, saya pikir sah-sah saja. Tentunya ada aturan yang jelas mengenai Rp 1 triliun itu itungannya bagaimana, apakah itu samaratakan semua parpol atau itu proporsional. Nah parpol yang memperoleh suara, sebenarnya sudah ada biayanya lewat Bakesbangpol, untuk pembinaan," tandasnya. [ysa]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya