Berita

jk/net

Politik

Ini Pesan Jusuf Kalla Hadapi Penyadapan Australia

SABTU, 07 MARET 2015 | 05:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kabar penyadapan oleh intelijen Australia dan Selandia Baru terhadap para pejabat Indonesia dengan memanfaatkan provider telepon seluler tidak membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla terkaget. Sebagai salah satu orang yang pernah disadap, JK justru menyebut kecanggihan teknologi memudahkan penyadapan.

"Dulu presiden (SBY) pun disadap, saya disadap juga oleh Australia. Teknologi sekarang, Anda bisa menyadap dari sini. Di Amerika, ini kan karena teknologi sudah demikian mudahnya. Di dalam negeri juga bisa menyadap orang, KPK juga sadap orang, polisi juga bisa sadap teroris, ya begitu,"  ujar JK di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, (6/3).

JK pun mengimbau pejabat untuk berhati-hati dalam memanfaatkan telepon genggam sehingga tidak menjadi korban penyadapan. Menurutnya, lebih baik bagi para pejabat untuk bertemu langsung jika hendak membicarakan hal penting dan rahasia.


"Hati-hati bicaralah kalau di telepon. Kita juga lakukan itu (penyadapan, red). BIN juga menyadap orang. Jadi hati-hati saja, siapa yang mau bicara rahasia ya ketemu langsung atau pakai telepon antisadap," sambung JK.

Ditanya tentang perlunya penguatan sistem komunikasi Indonesia untuk menghindari penyadapan, JK justru mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan. Alasannya, sistem komunikasi Indonesia cukup kuat saat ini.

"Kita kuat ya mereka lebih kuat lagi tekniknya. Frekuensi itu kan terbuka sekali, apalagi kalau dia masuk ke sistem operator, ya mudah sekarang. Kan pakai frekuensi, bisa gampang disadap orang," tandas JK sebagaimana dilansir JPNN. [ian]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya