Berita

Olahraga

Raja Okto, Engkos dan Dodi Bersaing di Munaslub ISSI

JUMAT, 06 MARET 2015 | 20:17 WIB | LAPORAN:

Setelah tiga bulan mengambil alih Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI), KONI Pusat akhirnya menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PB ISSI di Jakarta, Sabtu (7/3) ini. Langkah tersebut dilakukan karena ada persoalan pada induk organisasi balap sepeda yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian secara internal.

Sebelum diambil alih KONI Pusat, PB ISSI terpecah jadi tiga organisasi, masing-masing PB ISSI pimpinan Edmound Simorangkir, Raja Sapta Oktohari dan Engkos Sadrah. Faktanya, tak satupun dari mereka yang sukses menjalankan program rutin tahunan seperti Tour de Indonesia.

Ketua Penyelanggara Munaslub Sudirman mengutarakan, pihaknya sudah mengevaluasi secara mendalam terkait konflik di internal PB ISSI. KONI bahkan telah memanggil ketiga pimpinan ISSI untuk segera berdamai.


"Kami sudah mempertemukan mereka, cara-cara persuasif sudah kami lakukan. Tapi, persoalan tak kunjung selesai, sehingga kami mengambil alih dan menggelar Munaslub. Kebijakan yang kami lakukan juga sesuai Statuta KONI, jika terjadi konflik yang menganggu jalannya organisasi akan diambil alih," ujar Sudirman.

Di Munaslub nanti, ada tiga kandidat yang akan bersaing. Mereka adalah Raja Sapta Oktohari, Engkos Sadrah dan Dodi Iswandi (Wakil Sekjen KONI Pusat/Sekjen PB PGSI). Nama-nama mereka didaftarkan kepada panitia penjaringan sebelum ditutup, 6 Maret.

Menurut Sudirman, jika ada calon lain yang ingin mendaftar, maka itu bisa diakali saat pembahasaan tata tertib (Tatib) pemilihan. "Meski sudah menjaring tiga calon, tapi kalau pembahasan tatib diusulkan diperpanjang lagi, kami terbuka," jelasnya.

Terkait pemilik suara, pihaknya sudah mengundang 29 Pengprov ISSI di Tanah Air. Namun, tiga pengprov belum mendaftar sebagai peserta, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah.

"KONI Pusat melayangkan undangan secara jelas bahwa peserta yang bisa hadir adalah Pengprov ISSI yang masih berlaku kepengurusannya dan diakui KONI Provinsi," ujar Sudirman.

Menurut pria yang juga menjabat Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat tersebut, bagi Pengprov yang kepengurusannya sudah habis, namun belum lewat dari tiga bulan masih ditoleransi.

"Mereka bisa kami akomodir. Yang tak bisa diakomodir adalah Pengprov yang lahir pasca-konflik PB ISSI karena itu sarat muatan kepentingan," jelasnya.

Sementara itu, PB ISSI pimpinan Edmound Simorangkir tak akan mengakui hasil Munaslub KONI Pusat nanti. Pasalnya, kubu Edmound sedang menggugat SK KONI yang mengambil alih organisasi pimpinannya pada Desember 2014 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Semestinya KONI menunggu putusan PTUN sebelum menggelar Munaslub. Karena itu, kami akan melakukan perlawanan terhadap hasil Munaslub KONI," tegas Edmound.[wid]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya