Berita

dua bali nine/net

Pertahanan

EKSEKUSI MATI

Menhan: Tukar-tukaran Napi Kayak Perang Saja

KAMIS, 05 MARET 2015 | 15:20 WIB | LAPORAN:

Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, menegaskan tidak setuju dengan tawaran pemerintah Australia lewat Menteri Luar Negeri Julie Bishop untuk menukar terpidanan mati kasus "Bali Nine" dengan warga negara Indonesia yang dipenjara di Australia.

Menhan Ryamizard mendorong terpidana kasus narkoba "dou Bali Nine" tetap dieksekusi.

"Masa tukar-tukaran. Kayak perang saja," tegas Ryamizard di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).


Kata Ryamizard, pelaksanaan hukuman mati bagi gembong narkoba tidak boleh pandang bulu atau kewarganegaraan. Jika ada WNI yang dihukum mati karena menjadi bandar narkoba maka warga asing yang sama-sama menjadi bandar pun harus dihukum mati.

"Kan sama-sama. Biar saja hukum mati semua. Hukum mati semua," tegasnya.

Kalau terjadi pertukaran narapidana, lanjutnya, belum tentu duo Bali Nine tersebut akan dihukum mati oleh Australia. Padahal, akibat kejahatan sindikat mereka, diperkirakan 18 ribu WNI mati.

Ryamizard juga memastikan tidak ada kekuatan militer Australia yang mendekat ke wilayah Indonesia menjelang pelaksanaan eksekusi itu. Kalau ada, sama saja Australia mencoreng muka sendiri.

"Enggak ada. Masa gara-gara penjahat mau perang. Malu-maluin tuh. Kalau orang bener dilindungi boleh. Ini penjahat yang merusak orang kita," ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya