Mengacu kepada UU 16/2012 Tentang Industri Pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) bertugas mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi industri pertahanan.
Sasaran akhir KKIP adalah menghadirkan pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri dengan dukungan industri pertahanan dalam negeri yang tangguh.
Kemarin, Ketua Tim Pelaksana KKIP, Laksamana (Purn) Sumardjono, yang didampingi Wakil Ketua Tim, Marsdya (Purn) Eris Herryanto, bertemu dengan Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo. Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan "Tujuh Program Nasional Industri Pertahanan".
Tujuh program itu adalah Pengembangan Jet Tempur KF-X/IF-X, Pembangunan Kapal Selam, Pembangunan Industri Propelan, Pengembangan Roket Nasional, Pengembangan Rudal Nasional, Pengembangan Radar Nasional dan Pengembangan Tank Sedang dan Berat.
Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, memberikan apresiasi tinggi atas kerja Tim Pelaksana KKIP yang terus berupaya mewujudkan kemandirian bangsa di bidang industri pertahanan.
Indroyono juga berharap industri pertahanan yang akan dibangun juga bisa difungsikan pula untuk kegiatan non-militer, misalnya pembuatan tank disinergikan dengan pembuatan traktor, alat berat konstruksi dan alat berat di dunia pertambangan.
Juga pembuatan kendaraan taktis, semacam Jeep Komodo dimodifikasi untuk versi non-militer. Serta tidak ketinggalan penyediaan pesawat angkut militer yang siap dimodifikasi untuk kegiatan penanggulangan bencana alam, hujan buatan serta SAR.
Agar tetap menjadi program prioritas Nasional, Menko Kemaritiman menyarankan agar Tujuh program Nasional Industri Pertahanan tadi harus sudah masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, sehingga bisa diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
[ald]
