. Ada makna politis dan sosiologi terkait kepindahan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta ke Istana Bogor. Sejak zaman Soekarno hingga SBY, Istana Jakarta adalah simbol pemerintahan seorang presiden hingga habis masa jabatannya, baik akibat diturunkan paksa atau lewat pilpres. Semua presiden selalu bertahan di Istana Jakarta.
Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, langkah Presiden Jokowi yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus atau the power attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang the real presiden.
Ia menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang pengendalian dan evaluasi kinerja para menteri sesuai dengan Perpres yang ditandatangani pada 26 Februari 2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.
Tidak sampai disitu, Luhut berwenang menjalankan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan misi Pemerintah, dan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang merupakan tugas seorang presiden.
"Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas secara politik bahwa
real presiden hari ini adalah Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi," kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).
Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai
real presiden ditandai dengan Luhut berkantor di Istana Jakarta sebagai simbol pusat pemerintahan, sementara Jokowi 'pindah' berkantor dan tinggal di Istana Bogor.
"Dengan kekuasaan penuh yang diberikan pada Luhut, ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan perang dan Polri, dengan peraturan presiden yang dibuat Jokowi secara politik, dan kewenangan hanya untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi," tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.
[rus]
