Di tengah harga beras yang melambung tinggi hingga 30 persen perkilo, pemerintah kembali mencekik masyarakat dengan menaikkan harga BBM untuk Jawa-Bali dari Rp 6600 menjadi Rp 6900 perliter.
"Sungguh aneh pemerintah justru menambah beban masyarakat kecil dengan menaikan harga BBM premium yang punya efek terhadap kenaikan biaya transportasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap naiknya harga sembilan bahan pokok terutama beras," kata Ketua DPP Gerindra Arief Poyuono dalam keterangannya, Senin (2/3).
Jelas dia, bagaimana harga beras akan turun hingga kisaran Rp 7900 perkilo kalau biaya angkutan distribusinya mulai dari gabah kering hingga digiling menjadi beras ke gudang penyimpanan lalu ke pasar dan sampai ke konsumen sudah dibebani dengan enam kali biaya transportasi angkutan yang naik akibat kenaikan harga BBM .
"Jadi cuma omong besar saja Jokowi mengatakan ketika memasuki masa panen beras akan turun harganya, yang ada justru kenaikan harga BBM premium akan membuat bertambah naiknya harga beras," ungkap Arief.
Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 843 perliter dari pajak bahan bakar 5 persen dan pajak pertambahan nilai 10 persen dari pengolah
crude hingga menjadi BBM.
Adapun harga sebenarnya BBM dengan harga crude oil mengikuti MOPS 49,7 AS dolar perbarel ditambah
cost refinary dan distribusi serta
fee penjualan sebesar 13.566 AS dolar perbarel dan menghasilkan 147 liter BBM maka akan diperoleh harga BBM perliter 49,7 AS dolar ditambah biaya
refinary 13.566 sama dengan 62,266 AS dolar dikalikan Rp 13000 sama dengan Rp 5594 sebelum pajak jika ditambah pajak menjadi Rp 6434 perliter.
"Pemerintah mengambil Untung dari pajak dan penjualan BBM sebesar Rp 6900 - Rp 6434 = Rp 464 total keuntungan pemerintah perliter maka dalam satu tahun pemerintah untung Rp 54,2 triliun pertahun dengan asumsi kebutuhan BBM 365 juta liter perhari untuk nasional," bebernya.
"Di era Jokowi inilah masyarakat dengan pendapatan pas-pasan akan semakin tercekik oleh beban ekonomi yang tinggi akibat pemerintah mengambil untung dari penjualan BBM yang sudah tidak disubsidi lagi," tambah Arief.
Selain itu keuntungan dari penjualan BBM yang dihimpun di Pertamina rawan dengan korupsi dan juga digunakan untuk operasi politik rezim Jokowi nantinya. Ia menyatakan, dari pengambilan keuntungan jual BBM juga mengambarkan bahwa tim ekonomi Jokowi tidak mampu lagi untuk mencari pendapatan dari sisi fiskal bukan pajak yang diambil dari masyarakat yang akan berakibat tingginya angka inflasi yang akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.
Seharusnya, ungkap Arief, dengan keuntungan Rp 54,2 triliun dari jual BBM Pemerintah Jokowi tidak perlu menambah hutang sebesar Rp 50 triliun selama 5 tahun dari bank dunia untuk menutupi kekurangan pembangunan infrastrutur yang dianggarkan sebesar Rp 290 triliun. Berhutang sebesar itu ke bank dunia dipastikan ada dugaan kepentingan anak buah Jokowi untuk mendapatkan
fee broker dan
fee proyek infrastruktur.
"Ini bukan rahasia umum lagi. Dari semua ini patut kita pertanyakan dimana Trisakti Dan Nawacita Jokowi yang katanya pro pada rakyat miskin, wong rakyat diperas kok dari jual BBM dan kenaikan harga beras, kok jadi rakyat jangan mau ketipu ya. Karena itu DPR harus memanggil semua menteri terkait untuk diminta keterangannya terkait mengambil untung dari jual BBM dan tingginya harga beras," tukasnya.
[rus]
