Berita

uchok sky khadafi/net

Ini yang Dilakukan Mafia Beras saat Jokowi Sibuk Blusukan

MINGGU, 01 MARET 2015 | 11:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, mafia beras sangat pintar membaca kebijakan pangan era pemerintahan Presiden Jokowi.

Mafia beras tahu, program ketahanan pangan hanya sebuah janji yang hanya  sampai di bibir Jokowi saja. Kata Uchok, target mafia beras hanya satu, agar pemerintah Jokowi dipaksa untuk melakukan impor beras sebanyak banyak ke Indonesia.

"Untuk itu, langka pertama yang akan dilakukan mafia, yang dilakukan adalah mendorong naiknya harga beras. Agar stok beras di gudang-gudang Bulog terkuras habis untuk operasi pasar dalam rangka stabiliasasi harga," sebut dia dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (1/3).


Menurut Uchok, yang diamati oleh mafia itu adalah, bila melihat data terdahalu, realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog rata-rata hanya sebesar 46 persen dari target. Oleh karena, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lebih rendah dari harga pasar. Saat ini saja, lanjut Uchok, harga pembelian pemerintah dari masyarakat hanya sebesar Rp 3.300/kg, sedangkan harga pasar bisa mencapai sebesar Rp 12.500/kg.

"Artinya, masyarakat lebih baik menjual beras melalui pasar dari pada menjual ke Bulog. Padahal, Bulog membeli Beras melalui mitra Bulog, dan mitra yang aktif menjual ke Bulog hanya sebanyak 50,87 persen saja," ungkapnya.

Jadi, disimpulkan bahwa metode HPP tidak efektif menyerap hasil produksi pada dalam negeri. Seharusnya, Jokowi tidak hanya blusukan ke mana-mana, tapi harus punya pikiran bahwa metode ini harus dihapus. Karena, HPP ini lebih berfungsi sebagai batas terendah dari harga pasar, dan juga sebagai indikator perlu impor beras. Dan HPP bukan untuk membantu petani agar bisa kaya raya, malahan petani bisa menjadi miskin.

Kemudian, sambung Uchok, langkah yang kedua akan dilakukan mafia beras adalah mendorong pemerintah untuk melakukan impor beras. Karena stok gudang Bulog tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bila melihat data pemerintah, pada tahun 2014 Indonesia kekurangan beras sekitar 6 juta ton. Atau bisa dilihat dari pemerintah pernah punya target proyeksi produksi padi pada tahun 2013 sebanyak 72.06 ton dan pada tahun 2014 sebanyak 76.56 juta ton. Tapi, ternyata produksi pada pada tahun 2013 sebesar 69.63 juta ton, dan pada tahun 2014 hanya sebanyak 70.98 juta ton. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya