. Semua pihak diminta untuk mengawasi implementasi Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang telah disetujui DPR RI beberapa waktu lalu. Terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat rentan diselewengkan.
Koordinator Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Indro Tjahyono, mengatakan, meski anggaran APBNP 2015 telah disetujui Sidang Paripurna DPR pada 13 Februari lalu, bukan berarti persoalan sudah selesai.
"Implementasi anggaran ini harus terus dikawal agar tidak diselewengkan sehingga Nawacita bisa tercapai," ujar Indro dalam keterangannya (Jumat, 27/2).
Dikatakan Indro, dalam APBNP 2015 ini, ia mencium adanya oknum-oknum di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang bermain anggaran dana DAK yang akan ditransfer ke daerah.
"Saya mencium adanya dugaan Banggar bermain melalui bagi-bagi 'jatah' anggaran dana DAK berdasarkan besaran kursi per fraksi. Mereka yang menentukan daerah penerima dan besaran dana DAK. Padahal, daerah penerima dana DAK itu harus didasarkan pada pertimbangan teknis kementerian terkait," ungkapnya.
Dalam menentukan lolosnya daerah dan besaran dana DAK yang akan ditransfer ke daerah, Indro meyakini ada suap ke badan anggaran. "Infonya saat ini Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait belum mau menandatangani dokumen terkait daerah penerima dana DAK karena mencium adanya permainan Banggar," tambahnya.
Ia menjelaskan, persoalan ini tentunya harus disikapi agar tidak menghambat proses pembangunan yang tengah dijalankan pemerintahan Jokowi-JK.
"Postur APBN Perubahan 2015 telah mengakomodir tekad Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran demi mempercepat pemerataan pembangunan. Oleh karena itu jangan sampai terganggu karena adanya oknum Banggar yang bermain," tukasnya.
Pada APBNP 2015 ada peningkatan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa menjadi Rp 664,6 triliun atau meningkat Rp 17,6 triliun dibanding APBN 2015.
[rus]
