Garda Bangsa DKI Jakarta Bela Ahok dari Kritik Subjektif Legislatif

Konstelasi politik DKI Jakarta dinilai sedang berada pada fase krisis. Terlihat dari makin banyaknya kritik subjektif kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mulai dari isu politis polemik RUU Pilkada, kritik berbau SARA, hingga rencana pengajuan hak angket oleh DPRD DKI terkait kisruh APBD.

Ketua Umum Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa DKI Jakarta, Dedi Sulaiman, menyatakan mendukung segala bentuk kritik yang ditujukan kepada Gubernur DKI asal dengan niat membangun.

Ditegaskannya, sebagai anak bangsa yang menjunjung kebhinekaan, pihaknya menolak kritik yang bernuansa rasial. Sedangkan terkait hak angket yang digunakan DPRD DKI, pihaknya menanggap itu hanya masalah kesalahpahaman persepsi APBD.

"Adalah keliru bila DPRD DKI serta merta mengajukan hak angket tanpa alasan rasional. Anggaran yang diajukan DPRD DKI merupakan uang rakyat yang wajib dimusyawarahkan bersama ekskutif, bukan klaim sepihak tanpa SKPD yang notabene menyalahi prosedur," ujar Dedi Sulaiman.

Menurut dia, pengajuan hak angket murni urusan politik, mengingat Ahok sudah tak punya partai sebagai kendaraan politik, ditambah sikap tegasnya terhadap APBD. Hal tersebut akan menjadikan Ahok "public enemy" legislatif yang notabene punya kans besar untuk mengajukan hak angket secara subjektif.

"Dengan demikian, kami Dewan Koordinasi Wilayah Garda Bangsa DKI Jakarta dengan tegas menolak segala bentuk kritik subjektif terhadap Ahok yang murni urusan politik. Kami akan mengawal kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur sah DKI sampai akhir masa jabatannya," tegas Dedi Sulaiman. [ald]