Berita

ilustrasi/net

Politik

Gafatar: Jika Tidak Hati-hati, Indonesia Krisis Pangan dan Petani pada 2020

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015 | 02:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Swasembada pangan yang kuat merupakan salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sayangnya, tanda-tanda program itu akan berjalan efektif belum tampak. Bahkan, rakyat Indonesia masih di bawah ancaman krisis pangan di masa mendatang.

"Jika tidak hati-hati, kita akan mengalami krisis pangan yang luar biasa dan juga akan mengalami krisis petani  pada tahun 2020. Kita berharap ada sumbangsih pemerintah saat ini untuk dapat melirik petani sebagai profesi yang sejahtera dan damai," kata Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful M Tumanurung, di sela Rakernas III Gafatar di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (26/2).


Dia juga menyebut bangsa Indonesia saat ini belum juga bisa merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialisme dan neoimperialisme. Artinya, kekayaan bangsa akan terus diperas oleh negara-negara penjajah dan secara tidak sadar rakyat telah menjadikan bangsa asing sebagai tuannya.

Atas dasar itulah Gafatar menggelar Rakernas ke-3. Rakernas ini juga bertujuan sebagai ajang evaluasi serta konsolidasi pelaksanaan program tahunan organisasi yang telah ditetapkan secara rutin.

"Musyawarah tahunan Gafatar untuk menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus nasional, menyusun Garis Besar Kebijakan serta Program Kerja," tambah dia.

Dengan mengusung tema Mewujudkan Nusantara Yang Damai Sejahtera Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Melalui Peningkatan Program Kedaulatan Pangan Tahun 2015, acara dihadiri oleh para pengurus Gafatar yang berasal dari perwakilan 34 propinsi seluruh Indonesia.

Dari tema itu, Mahful berharap Rakernas III tidak hanya sebatas Rapat Kerja, tetapi juga jadi pemersatu, jembatan emas dari kesamaan pikir, kata dan perbuatan sehingga Gafatar dapat semakin kokoh dan sarat manfaat.

"Rakernas III Gafatar 2015 ditujukan sebagai forum konsolidasi nasional yang berbasis pada komunikasi dan koordinasi yang efektif," tutupnya. [ald] 

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya