Berita

ilustrasi/net

Politik

Gafatar: Jika Tidak Hati-hati, Indonesia Krisis Pangan dan Petani pada 2020

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015 | 02:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Swasembada pangan yang kuat merupakan salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sayangnya, tanda-tanda program itu akan berjalan efektif belum tampak. Bahkan, rakyat Indonesia masih di bawah ancaman krisis pangan di masa mendatang.

"Jika tidak hati-hati, kita akan mengalami krisis pangan yang luar biasa dan juga akan mengalami krisis petani  pada tahun 2020. Kita berharap ada sumbangsih pemerintah saat ini untuk dapat melirik petani sebagai profesi yang sejahtera dan damai," kata Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful M Tumanurung, di sela Rakernas III Gafatar di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (26/2).


Dia juga menyebut bangsa Indonesia saat ini belum juga bisa merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialisme dan neoimperialisme. Artinya, kekayaan bangsa akan terus diperas oleh negara-negara penjajah dan secara tidak sadar rakyat telah menjadikan bangsa asing sebagai tuannya.

Atas dasar itulah Gafatar menggelar Rakernas ke-3. Rakernas ini juga bertujuan sebagai ajang evaluasi serta konsolidasi pelaksanaan program tahunan organisasi yang telah ditetapkan secara rutin.

"Musyawarah tahunan Gafatar untuk menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus nasional, menyusun Garis Besar Kebijakan serta Program Kerja," tambah dia.

Dengan mengusung tema Mewujudkan Nusantara Yang Damai Sejahtera Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Melalui Peningkatan Program Kedaulatan Pangan Tahun 2015, acara dihadiri oleh para pengurus Gafatar yang berasal dari perwakilan 34 propinsi seluruh Indonesia.

Dari tema itu, Mahful berharap Rakernas III tidak hanya sebatas Rapat Kerja, tetapi juga jadi pemersatu, jembatan emas dari kesamaan pikir, kata dan perbuatan sehingga Gafatar dapat semakin kokoh dan sarat manfaat.

"Rakernas III Gafatar 2015 ditujukan sebagai forum konsolidasi nasional yang berbasis pada komunikasi dan koordinasi yang efektif," tutupnya. [ald] 

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya