Berita

ilustrasi/net

Politik

Gafatar: Jika Tidak Hati-hati, Indonesia Krisis Pangan dan Petani pada 2020

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015 | 02:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Swasembada pangan yang kuat merupakan salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sayangnya, tanda-tanda program itu akan berjalan efektif belum tampak. Bahkan, rakyat Indonesia masih di bawah ancaman krisis pangan di masa mendatang.

"Jika tidak hati-hati, kita akan mengalami krisis pangan yang luar biasa dan juga akan mengalami krisis petani  pada tahun 2020. Kita berharap ada sumbangsih pemerintah saat ini untuk dapat melirik petani sebagai profesi yang sejahtera dan damai," kata Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful M Tumanurung, di sela Rakernas III Gafatar di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (26/2).


Dia juga menyebut bangsa Indonesia saat ini belum juga bisa merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialisme dan neoimperialisme. Artinya, kekayaan bangsa akan terus diperas oleh negara-negara penjajah dan secara tidak sadar rakyat telah menjadikan bangsa asing sebagai tuannya.

Atas dasar itulah Gafatar menggelar Rakernas ke-3. Rakernas ini juga bertujuan sebagai ajang evaluasi serta konsolidasi pelaksanaan program tahunan organisasi yang telah ditetapkan secara rutin.

"Musyawarah tahunan Gafatar untuk menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus nasional, menyusun Garis Besar Kebijakan serta Program Kerja," tambah dia.

Dengan mengusung tema Mewujudkan Nusantara Yang Damai Sejahtera Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Melalui Peningkatan Program Kedaulatan Pangan Tahun 2015, acara dihadiri oleh para pengurus Gafatar yang berasal dari perwakilan 34 propinsi seluruh Indonesia.

Dari tema itu, Mahful berharap Rakernas III tidak hanya sebatas Rapat Kerja, tetapi juga jadi pemersatu, jembatan emas dari kesamaan pikir, kata dan perbuatan sehingga Gafatar dapat semakin kokoh dan sarat manfaat.

"Rakernas III Gafatar 2015 ditujukan sebagai forum konsolidasi nasional yang berbasis pada komunikasi dan koordinasi yang efektif," tutupnya. [ald] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya