Berita

ilustrasi/net

Politik

Gafatar: Jika Tidak Hati-hati, Indonesia Krisis Pangan dan Petani pada 2020

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015 | 02:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Swasembada pangan yang kuat merupakan salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sayangnya, tanda-tanda program itu akan berjalan efektif belum tampak. Bahkan, rakyat Indonesia masih di bawah ancaman krisis pangan di masa mendatang.

"Jika tidak hati-hati, kita akan mengalami krisis pangan yang luar biasa dan juga akan mengalami krisis petani  pada tahun 2020. Kita berharap ada sumbangsih pemerintah saat ini untuk dapat melirik petani sebagai profesi yang sejahtera dan damai," kata Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful M Tumanurung, di sela Rakernas III Gafatar di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (26/2).


Dia juga menyebut bangsa Indonesia saat ini belum juga bisa merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialisme dan neoimperialisme. Artinya, kekayaan bangsa akan terus diperas oleh negara-negara penjajah dan secara tidak sadar rakyat telah menjadikan bangsa asing sebagai tuannya.

Atas dasar itulah Gafatar menggelar Rakernas ke-3. Rakernas ini juga bertujuan sebagai ajang evaluasi serta konsolidasi pelaksanaan program tahunan organisasi yang telah ditetapkan secara rutin.

"Musyawarah tahunan Gafatar untuk menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus nasional, menyusun Garis Besar Kebijakan serta Program Kerja," tambah dia.

Dengan mengusung tema Mewujudkan Nusantara Yang Damai Sejahtera Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Melalui Peningkatan Program Kedaulatan Pangan Tahun 2015, acara dihadiri oleh para pengurus Gafatar yang berasal dari perwakilan 34 propinsi seluruh Indonesia.

Dari tema itu, Mahful berharap Rakernas III tidak hanya sebatas Rapat Kerja, tetapi juga jadi pemersatu, jembatan emas dari kesamaan pikir, kata dan perbuatan sehingga Gafatar dapat semakin kokoh dan sarat manfaat.

"Rakernas III Gafatar 2015 ditujukan sebagai forum konsolidasi nasional yang berbasis pada komunikasi dan koordinasi yang efektif," tutupnya. [ald] 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya