Berita

ilustrasi/net

Politik

Gafatar: Jika Tidak Hati-hati, Indonesia Krisis Pangan dan Petani pada 2020

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015 | 02:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Swasembada pangan yang kuat merupakan salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sayangnya, tanda-tanda program itu akan berjalan efektif belum tampak. Bahkan, rakyat Indonesia masih di bawah ancaman krisis pangan di masa mendatang.

"Jika tidak hati-hati, kita akan mengalami krisis pangan yang luar biasa dan juga akan mengalami krisis petani  pada tahun 2020. Kita berharap ada sumbangsih pemerintah saat ini untuk dapat melirik petani sebagai profesi yang sejahtera dan damai," kata Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful M Tumanurung, di sela Rakernas III Gafatar di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (26/2).


Dia juga menyebut bangsa Indonesia saat ini belum juga bisa merdeka seutuhnya dari sistem penjajahan neokolonialisme dan neoimperialisme. Artinya, kekayaan bangsa akan terus diperas oleh negara-negara penjajah dan secara tidak sadar rakyat telah menjadikan bangsa asing sebagai tuannya.

Atas dasar itulah Gafatar menggelar Rakernas ke-3. Rakernas ini juga bertujuan sebagai ajang evaluasi serta konsolidasi pelaksanaan program tahunan organisasi yang telah ditetapkan secara rutin.

"Musyawarah tahunan Gafatar untuk menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus nasional, menyusun Garis Besar Kebijakan serta Program Kerja," tambah dia.

Dengan mengusung tema Mewujudkan Nusantara Yang Damai Sejahtera Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Melalui Peningkatan Program Kedaulatan Pangan Tahun 2015, acara dihadiri oleh para pengurus Gafatar yang berasal dari perwakilan 34 propinsi seluruh Indonesia.

Dari tema itu, Mahful berharap Rakernas III tidak hanya sebatas Rapat Kerja, tetapi juga jadi pemersatu, jembatan emas dari kesamaan pikir, kata dan perbuatan sehingga Gafatar dapat semakin kokoh dan sarat manfaat.

"Rakernas III Gafatar 2015 ditujukan sebagai forum konsolidasi nasional yang berbasis pada komunikasi dan koordinasi yang efektif," tutupnya. [ald] 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya