Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, agar melakukan koreksi atas rencana Pemprov DKI untuk memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang cukup besar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya pada 11 Februari 2015 lalu.
Menteri PAN-RB bisa memahami besaran TKD yang diberikan oleh Pemprov DKI itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai serta mencegah prilaku koruptif. Namun Yuddy mengingatkan, Ahok agar nomenklatur komponen penghasilan PNS Pemprov DKI perlu disesuaikan dengan Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jangan sampai menimbulkan persepsi ketidakadilan akibat kesenjangan penghasilan dengan PNS di daerah lain dan PNS kementerian/lembaga yang berada di wilayah DKI Jakarta yang potensial menimbulkan dampak sosial. Karena itu, besaran pemberian TKD perlu dipertimbangkan kembali," kata Yuddy di Jakarta, Rabu (25/02).
Sebagai bahan pertimbangan, Menteri PAN-RB juga menyampaikan daftar besaran tunjangan kinerja pada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebutkan, pemberian Tunjangan Kinerja (TK) di Kementerian Keuangan menggunakan 27 grade, dengan TK terbesar Rp 46.960.000 dan terendah Rp 2.575.000. Sedangkan di BPK yang menerapkan 17 grade, TK terbesar Rp 41.550.000 dan TK terendah Rp 1.540.000.
Adapun pejabat tertinggi DKI Jakarta, yakni Sekretaris Daerah bisa mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan hingga Rp 96 juta perbulan. Sementara pegawai paling rendah (jabatan pelayanan), yang gaji pokoknya sekitar dua jutaan rupiah, take home pay bisa mencapai Rp 9.592.000.
Dilansir dari laman
Setkab, Yuddy juga mengingatkan Ahok, bahwa hingga saat ini di lingkungan Pemprov DKI belum dilakukan validasi terhadap kelas jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB No.34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, dan Peraturan Menteri PAN-RB No.39/2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Melalui Surat bernomor B/578/M.PANRB/2/2015 yang tembusannya disampaikan kepada Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM itu, Menteri PAN-RB meminta Ahok agar secepatnya melakukan validasi terhadap kelas jabatan di lingkungan Pemprov DKI.
Yuddy mengungkapkan, dalam pasal 79 UU No.5/2014 tentang ASN disebutkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak serta menjamin kesejahteraan PNS sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sedangkan pasal 80 menyebutkan, selain gaji, PNS juga menerima tunjangan yang terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, serta fasilitas lainnya.
Sebagaimana diketahui, guna memacu kinerja aparaturnya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan pemberian gaji PNS-nya dengan komponen gaji pokok, tunjangan jabatan, TKD statis, TKD dinamis, dan tunjangan transportasi (untuk pejabat struktural).
Menurut Ahok, TKD dinamis diambilkan dari honorarium yang selama ini diterima oleh PNS, yang kini dihapuskan. "Dengan formula yang jelas, dan hitungan-hitungan berdasarkan poin, maka kini semuanya menjadi transparan. Sehingga siapapun yang berkinerja sesuai aturan itu bisa mendapatkan tunjangan yang besar, sementara sebelumnya pendapatan ini hanya diterima oleh pegawai tertentu," paparnya.
Berikut gaji dan tunjangan Kinerja Daerah PNS Pemprov DKI; Jabatan Pelayanan Rp 9.592.000,00; Jabatan Operasional Rp 13.606.000,00; Jabatan Administrasi Rp 17.797.000,00; Jabatan Teknis Rp 22.625.000,00; Lurah Rp 33.730.000,00; Camat Rp 44.280.000,00; Walikota/Karo/Ka Dinas Rp 75.642.000,00; Kepala Badan Rp 78.702.000,00; dan Sekda/Deputi/Eselon I Rp 96.000.000,00.
[rus]
