Berita

joko widodo/net

Politik

Kenaikan Harga Beras dan Kelangkaan Gas Bisa Turunkan Jokowi

KAMIS, 26 FEBRUARI 2015 | 04:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bukan hal baru bila harga beras dijadikan instrumen politik dalam setiap rezim pemerintahan. Pangan menduduki posisi terpenting kebutuhan manusia. Pangan menjadi instrumen paling ampuh untuk menguncang kekuatan politik.

"Dan bila gagal menjaga stabilitas harga pangan, pemerintahan bisa diturunkan. Dan itu bisa saja terjadi pada pemerintahan Joko Widodo," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX. Arief Poyuono, kepada wartawan.

Dia menegaskan bahwa dua kebutuhan pokok, yaitu beras dan gas 3 kilogram, harus tersedia setiap harinya dan dengan harga mudah terjangkau mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pas-pasan.


Kelangkaan dan ketidakstabilan harga dua bahan pokok tersebut, yang dikelola oleh dua BUMN yaitu Bulog dan Pertamina, menunjukkan kegagalan dua manajemen baru BUMN tersebut.

"Bila pemerintahan Jokowi tidak bisa mengatasinya dalam waktu satu bulan ini, bisa meyebabkan citra Jokowi buruk di mata masyarakat, serta menurunkan akseptabilitas publik terhadap Jokowi. Jokowi akan dianggap tidak bisa memimpin Indonesia," kata Arief yang juga pengurus DPP Partai Gerindra. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya