Berita

Ahmad Zainuddin/net

EKSEKUSI MATI

Diplomasi Jokowi Akhirnya Diakui Partai Oposisi

SELASA, 24 FEBRUARI 2015 | 09:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jurus diplomasi pemerintah Indonesia menghadapi pemerintah Brasil dengan memanggil pulang Duta Besar RI Toto Riyanto sebagai protes, dan menyampaikan nota protes ke Kedubes Brasil di Jakarta, sejauh ini sudah cukup baik.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (24/2).

Kecuali pemerintah Brasil mengeluarkan sikap politik yang lebih keras lagi, maka pemerintah Indonesia, kata Zainuddin, harus menaikkan level respon tindakan diplomatiknya. Begitupun terhadap Australia dan Prancis.


"Sikap kita juga harus simetris dengan sikap mereka. Jangan juga terkesan berlebihan seperti kebakaran jenggot. Saya yakin hubungan bilateral lainnya baik-baik saja," tegas politisi PKS ini.

Dubes RI Toto Riyanto ditolak Presiden Brasil Dilma Rousseff saat akan menyerahkan credential atau surat kepercayaan sebagai duta besar, Jumat (20/2) lalu. Padahal saat itu Dubes Toto telah berada di Istana Kepresidenan Brasil Palacio do Planalto, dan diundang resmi.

Presiden Brasil Dilma Rousseff beralasan hanya menunda sementara credential dari Dubes RI Toto Riyanto, namun tidak menyebutkan alasan yang jelas. Penolakan tersebut diduga kuat terkait kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para gembong narkoba. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya