Berita

Politik

Jangan Cuma Mengumpat, Kita Harus Mulai Tolak Bantuan Australia!

SELASA, 24 FEBRUARI 2015 | 05:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Cara Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, mengadvokasi dua warga negaranya (Duo Bali Nine) yang akan dihukum mati pemerintah Indonesia tidak dapat ditoleransi, karena mengaitkannya dengan bantuan terhadap korban tsunami tahun 2004.

Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, lewat pesan elektronik beberapa waktu lalu.

Menurut dia, wajar bila ada pihak menolak hukuman mati. Waktu demi waktu, peradaban manusia menolak penghilangan nyawa atas suatu pelaksanaan hukum. Setiap orang harus diberi kesempatan mengkoreksi masa lalunya yang kelam.


"Dalam konteks itulah kita menolak hukuman mati. Tapi halnya cara Australia mengadvokasi pembatalan hukuman mati warga negaranya dengan mengaitkan bantuan tsunami amatlah tdk dapat ditoleransi," katanya.

Menurut dia, ada banyak prinsip yang terlanggar. Mengungkit-ungkit bantuan atas korban bencana adalah sifat tak beradab.

"Saya tak paham, PM dari sebuah negeri yang merasa dirinya sebagai negara beradab dapat menjadikan bantuan kemanusiaan untuk meneror satu kebijakan dalam satu negeri berdaulat," katanya.

Tetapi, menurut Ray, pernyataan Abbott memberi satu hikmah dan makin menebalkan keyakinan agar Indonesia sebagai bangsa harusbenar-benar mandiri.

"Umpatan, protes, dan kecaman apapun dari kita tidak berpengaruh besar jika tidak diimbangi peningkatan kesadaran kita sebagai bangsa untuk berdaulat dan mandiri," katanya.

Pemerintah Indonesia sudah selayaknya menghentikan berbagai bantuan dari Australia, khususnya yang terkait langsung bantuan antara pemerintah dengan pemerintah. Australian Agency for International Development (AusAID) misalnya, salah satu lembaga donor Australia yg banyak memfasilitasi bantuan Australia di Indonesia, sudah seharusnya dievaluasi.

Melalui lembaga itu, Australia memberi bantuan ke Indonesia sekitar untuk proyek pemerintahan, demokrasi, pemilu dan lainnya.

"Intinya, kejadian ini mesti memberi pelajaran penting bahwa keadaban Australia tidak lebih hebat dari kita. Harus ada langkah tegas dari kita menyatakan tidak selalu butuh bantuan Ausralia," tutup Ray. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya