Berita

Politik

Jangan Cuma Mengumpat, Kita Harus Mulai Tolak Bantuan Australia!

SELASA, 24 FEBRUARI 2015 | 05:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Cara Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, mengadvokasi dua warga negaranya (Duo Bali Nine) yang akan dihukum mati pemerintah Indonesia tidak dapat ditoleransi, karena mengaitkannya dengan bantuan terhadap korban tsunami tahun 2004.

Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, lewat pesan elektronik beberapa waktu lalu.

Menurut dia, wajar bila ada pihak menolak hukuman mati. Waktu demi waktu, peradaban manusia menolak penghilangan nyawa atas suatu pelaksanaan hukum. Setiap orang harus diberi kesempatan mengkoreksi masa lalunya yang kelam.


"Dalam konteks itulah kita menolak hukuman mati. Tapi halnya cara Australia mengadvokasi pembatalan hukuman mati warga negaranya dengan mengaitkan bantuan tsunami amatlah tdk dapat ditoleransi," katanya.

Menurut dia, ada banyak prinsip yang terlanggar. Mengungkit-ungkit bantuan atas korban bencana adalah sifat tak beradab.

"Saya tak paham, PM dari sebuah negeri yang merasa dirinya sebagai negara beradab dapat menjadikan bantuan kemanusiaan untuk meneror satu kebijakan dalam satu negeri berdaulat," katanya.

Tetapi, menurut Ray, pernyataan Abbott memberi satu hikmah dan makin menebalkan keyakinan agar Indonesia sebagai bangsa harusbenar-benar mandiri.

"Umpatan, protes, dan kecaman apapun dari kita tidak berpengaruh besar jika tidak diimbangi peningkatan kesadaran kita sebagai bangsa untuk berdaulat dan mandiri," katanya.

Pemerintah Indonesia sudah selayaknya menghentikan berbagai bantuan dari Australia, khususnya yang terkait langsung bantuan antara pemerintah dengan pemerintah. Australian Agency for International Development (AusAID) misalnya, salah satu lembaga donor Australia yg banyak memfasilitasi bantuan Australia di Indonesia, sudah seharusnya dievaluasi.

Melalui lembaga itu, Australia memberi bantuan ke Indonesia sekitar untuk proyek pemerintahan, demokrasi, pemilu dan lainnya.

"Intinya, kejadian ini mesti memberi pelajaran penting bahwa keadaban Australia tidak lebih hebat dari kita. Harus ada langkah tegas dari kita menyatakan tidak selalu butuh bantuan Ausralia," tutup Ray. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya