Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak gegabah dalam memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru.
Menurut Direktur Program Imparsial, Al Araf, Jokowi harus mengambil hikmah atas keksiruhan antara lembaga penegak hukum seperti Polri dan KPK. Kemelut itu tak lepas dari kesahalan Jokowi.
"Untuk memilih kepala BIN, Presiden harus mendengarkan pendapat dan pandangan publik dalam menentukan kepala salah satu lembaga strategis negara tersebut. Jangan terperosok ke kesalahan yang sama," kata Al Araf saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (23/2)
Jokowi katanya, jangan terjerumus lagi dalam kesalahan pemilihan pemimpin institusi yang merupakan bagian dari representasi publik. Yang penting adalah mendengarkan suara publik agar menjadi pertimbangan dalam menentukan Kepala BIN yang baru.
Jika Jokowi tidak pandai memilih Kepala BIN nantinya akan terjadi kontroversi kembali muncul dikalangan masyarakat, yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan yang dipimpinnya.
"Hari ini Presiden harus berpikir lagi agar pergantian Kepala BIN tidak lagi menjadi kontroversi melelahkan seperti kemarin (pencalonan Kapolri). Ini harus menjadi catatan bagi Jokowi dan segenap partai pendukungnya. Kalau terus ribut saya tidak tahu pemerintahan ini akan stabil atau tidak kedepannya," tegasnya.
Peringatan yang diberikan Al Araf sengaja disampaikan sebelum pemilihan Kepala BIN dilakukan Presiden. Ia berharap agar kesalahan tidak lagi dilakukan Presiden, seperti apa yang terjadi saat pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri beberapa pekan lalu.
"Peringatan ini sengaja kami sampaikan sebelum pemilihan (Kepala BIN) dilakukan. Jika terlambat, kami khawatir kontroversi kembali muncul. Apalagi jika Jokowi kembali secara tiba-tiba mengumumkan pencalonan Kepala BIN seperti Kapolri kemarin," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno telah mengusulkan tiga calon untuk menjadi Kepala BIN diantaranya mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali, dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
[zul]
