. Pemerintah sebaiknya tidak menghadiri Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini. Hal tersebut lantaran belum selesainya penyatuan dua kubu KNPI antara Taufan E Nugroho dengan Akbar Zulfakar.
Demikian disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah (GP Al Washliyah) Muhammad Razvi Lubis di Jakarta, hari ini (Senin, 23/2).
Ia menjelaskan, suka tidak suka KNPI saat ini ada dualisme. Dan sebaiknya pemerintah turun tangan untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah dualisme itu lebih peting dibanding Kongres.
"Penyatuan dualisme KNPI itu lebih penting daripada menghadiri pembukaan kongres. Bila sudah menyatu maka kongres baru digelar," kata M. Razvi dalam rilisnya.
Kedua kubu saat ini telah siap menggelar kongres secara bersamaan. Namun lokasinya saja yang berbeda. DPP KNPI Taufan melaksanakan kongres di Papua sementara DPP KNPI Akbar di Jakarta.
"Kondisi ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. Ibarat seorang ayah, pemerintah harus turun tangan menyelesaikan perbedaan yang terjadi pada anak-anaknya," pinta M. Razvi.
Apabila ini dibiarkan maka pemerintah telah ikut andil memecah belah pemuda. Menurutnya, bila pemerintah Jokowi punya niat menyatukan KNPI pasti bisa. Saat ini pemerintah terkesan diam-diam saja, seolah-olah tidak ada persoalan pada pemuda.
"Saya yakin presiden Jokowi mau menyatukan dua kubu ini untuk persatuan pemuda Indonesia," imbuhnya.
M. Razvi menambahkan, Presiden Jokowi bisa memerintahkan Menpora untuk memediasi dua kubu tersebut, sehingga tahu seperti apa duduk persoalan di tubuh pemuda sesungguhnya.
"Kan ada Menpora, suruh saja menterinya itu menyelesaikan KNPI. Karena memang hal itu merupakan tugas dari Menpora," tegas pengurus DPD KNPI DKI Jakarta ini.
Untuk diketahui, Kongres KNPI di Papua dilaksanakan pada 24-28 Februari sementara Kongres KNPI di Jakarta pada 25-28 Februari. Kedua pengurus DPP KNPI itu telah menyatakan kesiapannya menggelar perhelatan akbar tiga tahunan yang akan diikuti pemuda seluruh Indonesia.
[rus]
