Berita

Aboe Bakar Alhabsy/net

Hukum

Aboe Bakar: Penundaan Eksekusi Mati Tunjukkan Lemahnya Kualitas Diplomasi

JUMAT, 20 FEBRUARI 2015 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Eksekusi hukuman mati terhadap dua terpidana mati kasus narkoba "Bali Nine" yang sedianya dilakukan pekan ini dipastikan ditunda.

Meski penundaan itu dibantah pemerintah RI sebagai sikap tunduk terhadap kecaman Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, namun hal ini tetap tidak bisa diterima oleh anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy.

"Penundaan eksekusi mati lantaran ancaman boikot (Australia) menunjukkan lemahnya kualitas diplomasi Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan dan keberanian untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Aboe Bakar kepada wartawan beberapa saat lalu (Jumat, 20/2).


Menurut dia, bila penegakan hukum di Indonesia dapat diintervensi dengan ancaman boikot, berarti kedaulatan hukum negara Indonesia sangat lemah.
 
Seharusnya, tegas dia, Australia menghormati sistem hukum Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan dan berdaulat. Di sisi lain, Indonesia sendiri jangan mau diintervensi dengan ancaman boikot. Indonesia harus menunjukkan marwahnya sebagai negara yang berdaulat.

"Sistem hukum yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya, jangan sampai terlihat lembek di mata dunia. Nanti negara lain juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Australia," pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya