Berita

ilustrasi/net

Politik

KAMMI Ajak Masyarakat Tuntut Lion Air Ganti Rugi Rp 1 Triliun

JUMAT, 20 FEBRUARI 2015 | 18:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengaku terus memantau pemberitaan terbaru rentetan keterlambatan (delay) penerbangan pesawat Lion Air ke sejumlah daerah pada Rabu (18/2) hingga Jumat (20/2).

KAMMI menyayangkan delay demi delay diketahui tetap terjadi pada banyak penerbangan Lion Air ke sejumlah daerah. Merespons kekacauan itu, KAMMI mengajak masyarakat menuntut Lion Air menyiapkan kompensasi Rp 1 triliun.

"KAMMI memandang persoalan Lion Air ini tidak bisa disepelekan. Pelanggan Lion Air yang merasa dirugikan perlu menuntut Lion Air siapkan Rp 1 triliun untuk menyelesaikan ganti rugi keterlambatan kepada ribuan penumpang yang telantar dan seluruh pihak terkait yang terkena imbas langsung," kata pengacara KAMMI Pusat, Irawan Malebra, S.H, dalam rilisnya kepada wartawan, Jumat (20/2).


Irawan menaksir angka Rp 1 triliun berdasar pada banyaknya penerbangan yang terbengkalai dan buruknya respons manajemen Lion Air. Menurut Irawan, meski Menteri Perhubungan dikabarkan sudah menyatakan sikap, namun itu belum berimbas pada perbaikan penerbangan Lion Air.

"Kalau terus seperti ini, saya rasa sah-sah saja jika ada dugaan bahwa ada kongkalikong antara Lion Air dengan Menhub," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum KAMMI, Hadi Prayitno, juga mengajak masyarakat lebih aktif dan masif dalam mengonsolidasikan protes terhadap Lion Air agar lebih efektif. Hadi mengundang masyarakat untuk bergabung dalam Fanpage Facebook "Gerakan Masyarakat Tuntut Lion Air".   

"Atas nama bangsa Indonesia, mari kita bersama melakukan aksi demi menghentikan tindakan zalim Lion Air. Siapa pun masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hukum, transportasi, manajemen, dan sebagainya kami ajak untuk bergabung dalam gerakan ini," tutupnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya