Berita

ilustrasi/net

Politik

KAMMI Ajak Masyarakat Tuntut Lion Air Ganti Rugi Rp 1 Triliun

JUMAT, 20 FEBRUARI 2015 | 18:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengaku terus memantau pemberitaan terbaru rentetan keterlambatan (delay) penerbangan pesawat Lion Air ke sejumlah daerah pada Rabu (18/2) hingga Jumat (20/2).

KAMMI menyayangkan delay demi delay diketahui tetap terjadi pada banyak penerbangan Lion Air ke sejumlah daerah. Merespons kekacauan itu, KAMMI mengajak masyarakat menuntut Lion Air menyiapkan kompensasi Rp 1 triliun.

"KAMMI memandang persoalan Lion Air ini tidak bisa disepelekan. Pelanggan Lion Air yang merasa dirugikan perlu menuntut Lion Air siapkan Rp 1 triliun untuk menyelesaikan ganti rugi keterlambatan kepada ribuan penumpang yang telantar dan seluruh pihak terkait yang terkena imbas langsung," kata pengacara KAMMI Pusat, Irawan Malebra, S.H, dalam rilisnya kepada wartawan, Jumat (20/2).


Irawan menaksir angka Rp 1 triliun berdasar pada banyaknya penerbangan yang terbengkalai dan buruknya respons manajemen Lion Air. Menurut Irawan, meski Menteri Perhubungan dikabarkan sudah menyatakan sikap, namun itu belum berimbas pada perbaikan penerbangan Lion Air.

"Kalau terus seperti ini, saya rasa sah-sah saja jika ada dugaan bahwa ada kongkalikong antara Lion Air dengan Menhub," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum KAMMI, Hadi Prayitno, juga mengajak masyarakat lebih aktif dan masif dalam mengonsolidasikan protes terhadap Lion Air agar lebih efektif. Hadi mengundang masyarakat untuk bergabung dalam Fanpage Facebook "Gerakan Masyarakat Tuntut Lion Air".   

"Atas nama bangsa Indonesia, mari kita bersama melakukan aksi demi menghentikan tindakan zalim Lion Air. Siapa pun masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hukum, transportasi, manajemen, dan sebagainya kami ajak untuk bergabung dalam gerakan ini," tutupnya. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya