Jokowi, Masalah Calon Kapolri dan Pimpinan KPK Belum Final

Apa yang coba disampaikan Presiden Joko Widodo melalui keputusan terkait calon Kapolri dan pimpinan sementara di KPK adalah bukti konkret menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

"Tegakkan hukum dan berantas korupsi itu ditunjukkan dan dibuktikan konret oleh presiden. Membatalkan BG dan calonkan orang baru dalam hal ini Badrodin Haiti, dan selanjutnya memberhentikan sementara dua pimpinan KPK yang dijadikan tersangka," terang analis politik dari LIPI, Siti Zuhro, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/2).

Namun, hal itu belum cukup karena masih ada pekerjaan besar Jokowi untuk menjamin pilihan kebijakannya bisa diterima dengan baik oleh DPR RI. Pencalonan Kapolri dan penetapan pimpinan baru KPK ini belum diproses parlemen karena DPR RI sudah memasuki masa reses mulai esok hari sampai tanggal 22 Maret.

"Masih lama itu. Kita belum lihat respon DPR secara utuh, PDIP tidak happy. Nasdem oke ikuti putusan presiden. PPP masih mau mengkaji. Koalisi Indonesia Hebat tidak solid dalam merespons keputusan. Jadi ini belum final," ujar Zuhro.

"Dinamika politiknya, apakah akan muncul persoalan baru. Ada calon baru, ada persoalan baru, ini harus disiapkan lembaga kepresidenan untuk memberi pemahaman," tambahnya.

Menurut dia, Jokowi harus memperbaiki pola relasinya, baik dengan partai pendukung maupun partai penyeimbang. Karena dia yakin, Jokowi bakal menghadapi dinamika politik yang lebih dahsyat di masa mendatang.

"Masalah seperti ini mungkin akan ada yang lebih dahsyat. Karena itu pola realasinya harus diperbaiki dengan partai pendukung dan penyeimbang. Harus piawai mengelola kehendak masyarakat, parpol dan desakan-desakan lain," tegas Zuhro. [ald]