Berita

Pertahanan

Panglima TNI: 800 Prajurit yang Berangkat ke Sudan Harus Paripurna

RABU, 18 FEBRUARI 2015 | 12:30 WIB | LAPORAN:

. Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberangkatkan 800 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Komposit (Satgas Yon Komposit) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/Unamid (United Nations Mission In Darfur) sebagai pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di wilayah Darfur Sudan, di Plaza Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (18/2).
 
Sebanyak 800 Prajurit TNI tersebut, terdiri dari, 650 dari TNI AD, 100 dari TNI AL dan 50 dari TNI AU, dengan pimpinan Letkol (Inf) M. Herry Subagyo sebagai Komandan Satgas, yang sehari-hari menjabat sebagai Danyonif 721/Makkasau, Kodam VII/Wirabuana, Sulawesi.

Batalyon Komposit Konga XXXV-A/Unamid merupakan misi Satgas TNI pertama yang memang dipersiapkan untuk menjadi Pasukan Perdamaian PBB di Darfur, dan akan melaksanakan tugas selama satu tahun. Sementara itu, kendaraan taktis yang dilibatkan dalam mendukung Satgas tersebut yaitu: 24 Panser ANOA, 30 Truk dan 34 Jeep.
 

 
Satgas Yon Komposit TNI Konga XXXV-A/Unamid akan melaksanakan mandat pemeliharaan perdamaian berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 tahun 2007. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Yon Komposit akan ditempatkan pada dua UN Camp, yaitu Markas Batalyon beserta Kompi Bantuan dan 3 Kompi Senapan yang berada di Supercamp Secwest UNAMID di El Geneina dan 1 Kompi Senapan Berdiri Sendiri berada di Masteri Camp dengan jarak lebih kurang 70 km dari Supercamp El Geneina.
 
Dalam amanatnya Panglima TNI menyatakan bahwa tugas apapun yang akan diemban, kata kunci sukses dalam melaksanakan tugas tersebut adalah pemahaman terhadap mandat dan penguasaan terhadap misi yang akan diemban dengan pemahaman segala ketentuan atau prosedur dalam mengeksekusi misi tersebut. Untuk itu, pahami mandat dan misi Unamid, yang menjadi kebijakan dewan keamanan PBB.
 
Dijelaskannya, dalam Resolusi PBB 1769 tahun 2007 diputuskan bahwa Unamid memiliki mandat dan kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam pengerahan pasukan sesuai kemampuannya, untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi dan peralatan, dan untuk menjamin keamanan, serta kebebasan bergerak personel sendiri dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Pada sisi lain, Unamid memiliki kewenangan mencegah gangguan dan ancaman bersenjata, disamping delapan tugas lain terkait dengan pengerahan kekuatan, termasuk pengamanan perbatasan Sudan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah.
 
"Hal ini penting untuk dikuasai oleh personel Satgas, guna memberikan pemahaman terhadap standing operation procedure dan rule of engagement, yang berlaku pada misi Unamid," ujar Moeldoko.
 
Panglima TNI juga menegaskan agar menjaga soliditas dan mengembangkan early warning system di lingkungan satuan, serta melaksanakan analisis terhadap kecenderungan perkembangan situasi.
 
Mengakhiri amanatnya ia meminta kepada seluruh anggota Satgas untuk menyiapkan kemampuan diri dengan sebaik-baiknya dan membekali keluarga dengan pemahaman yang baik, sehingga para prajurit dapat melaksanakan tugas tanpa harus memikirkan persoalan-persoalan yang terjadi di rumah.

"Para prajurit harus berangkat dengan kesiapan fisik dan mental yang paripurna, dan dengan kebanggaan yang besar, guna mengemban misi bagi kebesaran TNI, bangsa dan negara," tandas Moeldoko. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya