Hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, termasuk yang melibatkan warga negara asing, harus tetap dilaksanakan. Pemerintah tak perlu terpengaruh dengan intervensi asing.
"Ya nggak boleh. Pemerintah tetap harus bersikap imparsial. Kalau tunduk karena tekanan, maka hilang sudah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," jelas Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais kepada Kantor Berita Politik RMOL (Selasa, 17/2).
Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mendapat sorotan dari negara-negara asal terpidana tersebut. Sebelumnya, Belanda dan Brazil juga sudah protes keras.
Yang terbaru, Australia juga bersikap demikian. Karena dua warganya Myuran Sukumaran (33) dan Andrew Chan (31) yang tergabung dalam kelompok 'Bali Nine' dalam waktu dekat akan menjalani hukuman mati tersebut.
Bahkan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon ikut angkat bicara. Lewat jurubicara PBB Stephane Dujarric, Ban Ki-moon meminta pemerintah Indonesia menggagalkan eksekusi tersebut.
Terhadap tekanan tersebut, menurut Hanafi, Pemerintah harus lebih aktif berdiplomasi dengan pihak-pihak tersebut untuk menghormati kedaulatan hukum nasional Indonesia.
"(Pemerintah) Tak perlu bersikap menantang pihak yang keberatan dengan retaliasi atau sikap ofensif lainnya. Lakukan diplomasi dengan kalem tapi konfiden," demikian politikus muda ini.
Kemarin, Pemerintah sudah menegaskan tidak akan terpengaruh dengan protes Australia atas rencana eksekusi mati gembong narkoba anggota "Bali Nine" tersebut.
"Pemerintah konsisten, karena tidak ada satu pun yang dilanggar pemerintah Indonesia. Kita paham, mereka (Australia) juga harus paham soal kebijakan Indonesia," jelas Menlu Retno Marsudi di Istana Bogor, Senin (16/2).
[zul]
