Berita

bambang soesatyo/net

Politik

Golkar Ingatkan Presiden soal Jumpa Pers 16 Januari

SENIN, 16 FEBRUARI 2015 | 03:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Jokowi kembali diingatkan tentang potensi kekisruhan politik yang mungkin muncul jika Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kapolri.

Anggota Komisi III dari Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, jika benar-benar Presiden batal melantik BG, maka akan berkembang anggapan tentang presiden yang inkonsisten.

"Kita semua tinggal menunggu saja, apakah presiden dapat mengambil keputusan yang tepat atau justru sebaliknya menjadi blunder politik," kata Bambang dilansir dari JPNN, Seni (16/2).


Dia lalu mengingatkan tentang konferensi pers yang dilakukan Presiden di Istana Merdeka, pada 16 Januari 2015 lalu. Keterangan itu disampaikan pasca sidang paripurna DPR menyetujui BG untuk menjabat Kapolri.

Ketika itu, beber bendahara Golkar ini, presiden menegaskan tidak membatalkan pelantikan BG. Meski, yang bersangkutan sudah berstatus sebagai tersangka KPK. Dalam pernyataannya, Presiden bahkan memberikan penekanan khusus pada kata menunda. Hanya menunda, tidak membatalkan.

Apalagi, di saat yang sama, presiden juga menerbitkan dua keputusan, yaitu memberhentikan dengan hormat Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas Kapolri.

"Dengan dua putusan itu pula, diasumsikan bahwa pelantikan BG hanya soal waktu," tandas Bambang. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya