Khofifah Indar Parawansa/net
. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk mengeratkan integrasi bangsa perlu dilakukan secara terus menerus. Salah satunya dengan menempatkan diri sebagai warga Indonesia yang bergama Islam, bukan sebagai orang Islam yang tinggal di Indonesia.
Begitu pula warga Indonesia dari etnis lain, misalnya Tionghoa, bukan orang Tionghoa yang lahir dan berada di Indonesia. Sebab, kalau memposisikan sebagai orang Islam dan orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, maka tanggung jawab nasionalismenya lemah.
"Jika orang Indonesia yang beragama Islam dan orang Indonesia dari etnis Tionghoa. Dipastikan bisa meneguhkan NKRI dan nasionalisme akan terbangun dengan kuat," sebut dia di Rumah Ratu Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (15/2).
Melalui perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa dan umat Islam dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW bisa menjadi perekat nasionalisme bangsa yang terbangun dari warga negara dengan beragam suku, agama dan bahasa.
Ditanya soal penanganan penyalahgunaan narkoba di Indoneia. Tahun ini, kata Mensos, pemerintah akan merehabilitasi sosial 100 ribu orang dengan masa penangangan setahun empat bulan dan paling minimal enam bulan yang didukung kanselor dan pekerja sosial (peksos) adiksi.
"Penangangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terkait rehabilitasi sosial saja. Tapi juga terkait kapasitas tempat atau panti, Sumber Daya Manusia (SDM) kanselor dan peksos adiksi," katanya dalam rilisnya.
Salah satu pemetaan penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Jawa Timur, dengan kondisi perbandingan 1 konselor : 37 orang. Hal itu tidak sebanding dan yang masih bisa ditolelir adalah 1 konselor : 5 orang dan 1 konselor : 10 orang.
"Ketidakseimbangan antara jumlah kanselor dan peksos adiksi bisa berdampak pada tidak efektifnya pelayanan dan penanganan bagi para korban tindak penyalagunaan narkoba," tandasnya.
Khusus di Kalimantan Barat, terdapat panti rehabiltiasi sosal bagi para korban penyalahgunaan narkoba swasta dan dijadwalkan akan dikunjungi Menteri Sosial.
Saat ini, Kemensos tengah menyiapkan kanselor adiksi 700 orang dan 500 peksos adiksi dengan lisensi sertifkasi. "Untuk layanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan dan layanan rehabilitasi sosial dilakukan melalui IPWL. Dari jumlah konselor dan peksos adiksi akan dievaluasi cukup apa tidaknya," ucapnya.
Terkait program pengentasan kemiskinan, Kemensos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dari 5 persen warga termiskin mendapatkan paket bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan stimulus bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
"Dari berbagai paket bantuan sosial yang didapatkan tersebut, warga miskin sudah bisa mandiri tinggal sentuhan dan pemberdayaan yang lainnya," katanya.
Pada RPJMN 2014-2019, pemerintah menargetkan penuruan angka kemiskinan 4 persen dan yang menjadi tugas dan target Kemensos selama lima tahun 1 persen dengan program KUBE dan KKS. "Kemensos sudah ditarget dengan 1 persen. Maka, sisanya yang 3 persen berada di berbagai kementerian lainnya," pungkas menteri yang juga ketua umum muslimat NU ini.
[rus]
