Sejumlah tokoh deklarator Malino II untuk Poso Damai berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak salah lagi mengangkat pati Polri untuk menduduki jabatan Kapolri. Sebab jabatan Tribharta 1 itu merupakan lambang penegakkan hukum di negara ini.
Sebaiknya juga Presiden Jokowi menghilangkan image institusi Polri tidak mesti dipimpin seorang pati Polri mantan ajudan presiden, tetapi lebih profesional dan teruji jenjang karier sejak dibangku akademik maupun setelah melaksanakan tugas dalam korps bhayangkara.
Demikian pandangan deklarator Malino II untuk Poso damai, Sofyan Faried Lembah di Sulawesi Tengah, Minggu (15/2).
Sofyan pun menyebut Komjen Polisi Badrodi Haiti punya punya rekam jejak mampu memimpin institusi Polri untuk menuju perubahan.
"Pak Badrodin Haiti seorang jenderal polisi yang teruji secara profesional dalam upaya penegakkan hukum di Kabupaten Poso yang berlangsung selama delapan tahun, juga aksi teroris," tuturnya.
Sudah silih berganti jabatan Kapolda Sulteng untuk mengamankan Poso dari masa Jenderal Dai Bahtiar maupun Jenderal Sutanto menjabat Kapolri, namun kondisi keamanan di Poso tidak juga tuntas. Tetapi ketika Jenderal Sutanto menempatkan Badrodin Haiti sebagai Kapolda Sultengh, menurut Sofyan, keamanan di Poso itu berangsur kondusif dan semuanya pulih.
"Bahkan apa yang terjadi di Poso akhir-akhir ini tidak lagi bisa memprovokasi warga di Poso," terangnya.
Menurut Sofyan yang juga kepala perwakilan Ombusdman Sulteng, ada aura Komjen Badrodin Haiti untuk menjadi pemimpin tertinggi di institusi Polri. Dikatakan hingga saat ini dirinya tidak melihat kisruh KPK-Polri berdampak bagi kinerja institusi Polri di daerah.
"Saya percaya sikap profesional Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri punya pengaruh di pelosok nusantara ke Polda maupun Polres bahkan sampai ke tingkat Pos Polisi dalam menjaga hal-hal yang terjadi terkait penundaan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri," tutupnya.
[wid]
