Ada pertanyaan besar. Di mana peran Badan Intelijen Negara (BIN) saat Presiden Joko Widodo berencana mengganti Kepala Polri dari Jenderal Sutarman ke Komjen Budi Gunawan.
Jika presiden menerima informasi yang tepat dari badan intelijen, pastilah situasi politik dan keamanan tidak runyam seperti sekarang
"Kita harus evaluasi badan intelijen kita," tegas anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, dalam talkshow "Simalakama Jokowi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).
Dia mempertanyakan, apakah presiden tidak lebih dulu mendengarkan masukan dari badan intelijen pimpinan Letjen Marciano Norman itu sebelum memberhentikan Jenderal Sutarman.
"Sebab Sutarman itu masih bisa 10 bulan lagi sebagai Kapolri. Mengapa harus dipaksakan (berhenti dari Kapolri) bulan Januari?" ujar anggota Dewan Pertimbangan Partai Gerindra ini.
Menurut Martin, jika presiden tidak meminta atau menerima informasi dari BIN sebelum mempercepat penggantian Kapolri, maka Indonesia pantas disebut "negara bohong-bohongan".
"Kalau presiden tidak dengarkan badan intelijen, itu negara bohong-bohongan. Kalau intelijen bilang beres semua, maka ganti intelijen," seru Martin.
"Kalau presiden hanya dengarkan suara partai, maka kita harus bahas kembali sistem pemerintahan kita. Kita ini bersistem presidensial bukan parlementer," tambahnya.
Dua hari lalu, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, juga mengungkapkan bahwa BIN tidak memberikan informasi secara lengkap kepada Presiden Jokowi dalam kebijakan mengganti Kapolri.
"Pak Jokowi kurang mendapat info dari BIN," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.
Mantan Sekretaris Militer Presiden itu tidak merinci informasi intelijen apa yang dimaksudnya tidak sampai ke Presiden.
[ald]
