Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil langkah-langkah yang lebih mendasar sesuai dengan kaidah konservasi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainabel development) agar banjir tak lagi melanda Ibukota.
Misalnya untuk memperbanyak daerah resapan air, Pemprov sebaiknya membeli lahan-lahan yang mau dijual oleh masyarakat untuk dijadikan ruang terbuka atau ruang konservasi.
"Investasi ini jauh lebih berguna untuk jangka panjang daripada anggaran yang besar itu dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek," jelas Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Andi Fajar Risti, (Sabtu, 14/2).
Apalagi, sambung Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pedri Kasman, kebutuhan pembangunan Jakarta sebagai Ibukota negara memang sangat tinggi. Setiap hari bermunculan bangunan-bangunan baru.
"Akibatnya kepadatan dan keruwetan terjadi. Hal ini menuntut kita untuk tidak boleh abai terhadap kaidah-kaidah konservasi lingkungan. Daya dukung lahan tentu saja sangat terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat," ungkapnya.
Makanya sangat dibutuhkan konsistensi terhadap rencana tata ruang yang telah disepakati. Sebabm selama ini terjadi inkonsistensi yang serius mulai dari kawasan hulu sampai kawasan hilir.
Kawasan Puncak dan daerah sekitar Bogor misalnya terus saja terjadi konversi atau perubahan penggunaan lahan dari yang seharusnya hutan menjadi pemukiman atau bangunan lain.
"Jakarta sebagai daerah hilir menghadai persoalan yang sangat kompleks. Selain tata ruang yang tak konsisten juga tata kelola air yang buruk, pengelolaan sampah yang masih kurang, lemahnya pemeliharaan saluran drainase dan seterusnya. Ruang terbuka hijau dan daerah resapan air makin terus berkurang," beber Pedri.
Karena itulah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, Ahok harus bisa merangkul semua pihak. Bukan malah melempar kesalahan kesana kemari. "Ahok bersama Jokowi dulu kan pernah berjanji akan mengatasi masalah-masalah klasik Jakarta ini seperti banjir dan macet. Janji itulah yang wajib ia buktikan, bukan menyalahkan orang lain," katanya mengingatkan,
Dalam amatannya, beberapa program yang diwacanakan di awal pemerintahan Jokowi-Ahok belum terbukti dan tak menjawab masalah banjir yang makin menakutkan ini.
"Sekali lagi, masalah ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang mendasar, memperhatikan kaidah konservasi lingkungan. Tidak bisa dengan pendekatan politis dan populis alias pencitraan semata," demikian Pedri Kasman.
[zul]
