Berita

Komjen Dwi Priyatno/net

Pertahanan

Membaca Peluang Dwi Priyatno dan Badrodin Haiti

SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 11:09 WIB | LAPORAN:

Meski belum ada keputusan resmi, Presiden Joko Widodo kemungkinan besar tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski telah diterima dalam paripurna DPR RI.

Melihat situasi ini, berarti ada asa bagi empat jenderal bintang tiga lainnya untuk bersaing menjadi orang nomor satu di Korps Bhyangkara.

Mereka adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno, Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti dan Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso.


Dari nominasi itu, yang dinilai sebagai calon terkuat adalah Komjen Dwi Priyatno dan Komjen Badrodin Haiti.

Namun, jika ditilik dalam hal masa pensiun, Komjen Dwi masih punya jabatan aktif lebih lama 1 tahun dari Komjen Badrodin, meskipun keduanya berasal dari angkatan 82.

Dwi Priyatno juga mempunyai prestasi yang cukup bagus ketika menjabat Kapolda Metro Jaya walau dalam periode singkat.

Saat berbincang dengan wartawan Mabes Polri beberapa waktu lalu, Dwi Priyatno yang dikenal kalem, tidak mau berkomentar panjang soal kemungkinan dipilih Presiden. Dwi hanya senyum dan meminta publik menunggu putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri.

"Kita tunggu putusan praperadilan," kata Dwi diplomatis.

Kabarnya, Komisi Kepolisian Nasional (Komplnas) sendiri telah menyiapkan enam nama untuk diserahkan kepada presiden.

Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, menjadi dua nama terakhir yang masuk dalam bursa rekomendas Kompolnas.

Sebelumnya empat nama lain dipastikan masuk dalam nominasi versi Kompolnas. Yaitu Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi  Priyatno,  Komjen Putut Eko Bayuseno dan  Komjen Budi Waseso. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya