Implementasi berbagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 bidang kemaritiman semakin dipertajam sehingga dalam tiga tahun ke depan hasilnya sudah mulai tampak.
Demikian salah satu kesimpulan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago di Jakarta, Kamis (12/2).
Berkaitan dengan penyelesaian batas laut antar negara, batas landas kontinen, batas zona ekonomi eksklusif dan batas zona ekstensi 350-mil, Bappenas menginventarisasi program kementerian/lembaga yang melaksanakan kegiatan survei dan riset kelautan guna bisa diintergrasikan untuk menghimpun data hidro-oseanografi, geologi laut dan biologi laut guna mendukung program penyelesaian batas laut dimaksud.
Du menteri ini juga sepakat untuk segera memulai program pembangunan Maritime Techno-Park di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang dikaitkan dengan industri migas. Beberapa negara, antara lain Perancis, berminat untuk bergabung dalam pengembangan Maritime Techno-Park di Penajam ini.
Disamping itu, berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah Sorong, Papua Barat sebagai kawasan ekonomi khusus, yang juga sudah masuk dalam RPJMN 2014-2019, segera ditindak-lanjuti dengan penyusunan pra-studi kelayakan guna siap dipaparkan pada Semester II, 2015.
Berkaitan dengan program pengembangan bio-diesel dari micro algae di laut, dalam waktu dekat Tim Nasional Pengembangan Bio-Diesel dari Micro Algae akan segera menggelar Pemaparan dihadapan menko kemaritiman, menteri PPN/Bappenas dan kementerian terkait.
Menteri Andrinof Chaniago juga sangat mendukung Program Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 yang dicanangkan oleh kemenko Kemaritiman, dengan penambahan komponen program "Ayo Berlayar". Dalam kegiatan ekspedisi, yang akan melibatkan Kapal Penumpang milik PELNI guna bergabung ke dalam 88 kapal lainnya, siap diluncurkan pada Juni 2015 yang akan datang.
Berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya di Jawa Barat maka Tim Kajian Bappenas segera diperkuat dengan para ahli dari BPPT dan Kementerian Perhubungan agar dapat memberikan rekomendasi menyeluruh dalam waktu satu bulan.
Menko Kemaritiman dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS juga sepakat untuk mengawal komponen kelautan dalam rancangan dokumen Sustainable Development Goal (SDG) Post-2015 yang saat ini tengah dinegosiasikan oleh PBB dan akan ditetapkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada akhir tahun 2015 ini. Rancangan dokumen SDG Post-2015 mencakup 17 Sasaran dan salah satunya berkaitan dengan bidang kelautan.
[rus]
