Berita

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran

Soal Hukuman Mati, Pemerintah jangan Sampai Didikte Australia

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 03:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia tidak bisa didikte oleh negara lain. Terlebih lagi untuk melindungi generasi bangsa sendiri.

Karena itu, kalangan DPR mendukung keputusan pemerintah yang akan menerapkan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, terpidana kasus narkoba kelompok "Bali Nine" asal Australia.

"Jangan terlalu ditanggapi bila ada negara yang bersikeras menolak keputusan itu. Kita harus tetap pada pendirian hukum kita," tegas anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TB. Hasanuddin dalam pesan singkatnya (Kamis, 12/2).


Menurutnya wajar kalau Australia menolak keras hukuman mati karena untuk melindungi warga negaranya. "Kita juga harus berkeras dalam melindungi warga kita, utamanya bagi generasi muda Indonesia," tegasnya.

Politisi PDIP ini juga mengimbau agar pemerintah tidak perlu khawatir dengan semua sikap negara tersebut. Tidak mungkin terjadi hal terburuk dalam hubungan negara, misalnya jadi tegang. Dalam konteks saat ini, antar negara saling membutuhkan.

"Tak akan terjadi hal terburuk seperti Perang misalnya. Dan kalaupun terjadi Indonesia harus siap. Tetap dan konsekuen," jelasnya

Meski begitu, Pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. "Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai keputusan hukum mati di negara kita," pungkasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya