Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dinilai tengah ikut menambah keruh suasana konflik Polri-KPK, terutama ketika masing-masing anggota Kompolnas mengumumkan secara terbuka calon-calon Kapolri yang satu sama lainnya berbeda.
Seperti banyak diberitakan media, awalnya Kompolnas mengumumkan ada sembilan orang yang akan diajukan sebagai calon Kapolri baru pengganti Komjen Budi Gunawan, kemudian diralat hanya tujuh atau lima. Terakhir calon dirampingkan dan dicoret dua orang yaitu Komjen Budi Waseso dan Komjen Putut Eko Bayuseno.
"Saya sarankan Kompolnas agar lebih menahan diri dan lebih bijak dalam membuat pernyataan-pernyataan ke publik terutama menyangkut kredibilitas orang perorangan," kata Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin kepada redaksi sesaat lalu (Selasa, 10/2).
Jelas politisi PDI Perjuangan ini, di lingkungan TNI/Polri ada etika yang harus dipegang dan diikuti oleh para pimpinan dan pejabat personalianya. Seleksi untuk promosi jabatan dilakukan dengan ketat tapi bersifat rahasia . Mengapa harus rahasia? Ya karena menyangkut kredibilitas calon, agar tidak muncul fitnah, isu , rumor dan gosip di lingkungan calon itu sendiri, bahkan jangan sampai terjadi saling jegal dan saling fitnah.
Lanjut Hasanuddin, suasana kebatinan jiwa korsa atau
esprit de corps itu harus tetap dijaga dan dipelihara. "Seharusnya menjaga suasana persatuan dan kesatuan dilingkungan Polri juga menjadi peran Kompolnas," ungkapnya.
Menurutnya, seleksi terbuka dengan melibatkan publik itu mungkin tak dilarang, tapi kalau tiap hari ada pengumuman soal calon Kapolri, sebaiknya dihindari. Hasanuddin menyarankan, gunakan saja lembaga-lembaga yang sah seperti PPATK atau KPK atau lembaga-lembaga lainnya untuk melihat rekam jejak seorang calon.
"Sekali lagi mempromosikan atau memecat seseorang itu tetap ada etikanya. Kedua, saya sarankan Kompolnas tak perlu terlalu bersemangat bahkan over proaktif. Tunggu saja permintaan presiden, kalau presiden sudah minta baru serahkan," katanya.
Setahunya, Presiden Jokowi sampai saat ini belum resmi meminta calon Kapolri. Lalu tak ada alasan Kompolnas jadi super sibuk, bahkan terjebak dalam pro dan kontra publik.
"Sekali lagi saya ingatkan, hak dan privasi para calon yang akan dipromosikan harus tetap dijaga agar tidak menjadi fitnah," demikian mantan Sekretaris Militer Presiden ini.
[rus]
