Berita

johan budi/net

Politik

Johan Budi Jangan Mau Diperalat Abraham Samad

JUMAT, 06 FEBRUARI 2015 | 10:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua KPK Abraham Samad diminta berjiwa besar mundur dari jabatannya. Pasalnya, satu persatu kebohongan Samad makin terkuak. Bahkan, kesaksian faktual diungkapkan oleh beberapa kawan dekatnya, yang mengaku tidak rela Samad terus menerus terjebak dalam kebohongan publik.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya kepada redaksi beberapa saat lalu, Jumat (6/2).

Memang, kata Neta, hingga saat ini Samad belum jujur soal pertemuannya dengan petinggi PDIP maupun foto-foto mesra dengan beberapa wanita cantik yang muncul belakangan ini. Malahan, Samad menggunakan 'tangan' Deputi Pencegahan KPK Johan Budi untuk membantah soal foto mesra yang beredar luas di masyarakat.


"Saya berharap Johan Budi jangan mau diperalat Samad untuk menutup kebohongannya," ungkapnya.

Seharusnya, sambung Neta, sejak punya ambisi jadi cawapres Samad mundur dari KPK. Sebab saat itu Samad sudah lompat pagar jadi politisi. Akibatnya, apapun putusan Samad sudah bukan lagi sebagai penegak hukum, tapi lebih bernuansa politis, pilih kasih, dan tebang pilih berdasarkan kepentingan politiknya. Samad sudah memakai institusi KPK sebagai alat ambisi politik, dan tentunya hal ini sudah melawan aturan yang dibuat KPK sendiri.

Tapi anehnya, ada empat hal yang tidak masuk akal yang dipertontonkan Samad dan elit-elit KPK dalam menyikapi kasus Samad. Pertama, mereka selalu membangun opini bahwa komisioner KPK adalah orang yang tidak pernah salah. Kedua, mereka ingin membawa publik kepada opini bahwa pimpinan KPK adalah malaikat suci yang tidak bisa tersentuh hukum, meski mereka melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, mereka cenderung membangun dinasti otoriter yang munafik. Di kasus lain mereka minta Presiden untuk tidak melakukan intervensi, tapi dalam kasus dugaan pidana elit-elit KPK, mereka memaksa presiden untuk turun tangan melakukan intervensi, malah meminta inpunitas segala. Keempat, mereka terus menerus menjual rakyat dalam bersuara dan menafikan keputusan DPR sebagai legitimasi suara rakyat yang sah.

"IPW menilai saat ini Samad sudah menuai badai, dan kasusnya muncul dimana-mana. Agar lebih aman, lebih baik Samad mundur dari pada akan lebih menanggung rasa malu yang lebih dalam lagi. IPW juga mendesak Polri agar secepatnya menuntaskan kasus Samad agar KPK tidak tersandera prilaku prilaku negatif para elitnya," demikian Neta. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

UPDATE

Brigjen Victor Alexander Lateka Dikukuhkan Sebagai Ketua Umum PABKI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:48

MBG Program Baik, Namun Pelaksanaannya Terlalu Dipaksakan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:07

Suporter Indonesia Bisa Transaksi Pakai wondr by BNI di Thailand Open 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:46

Rupiah Jebol Rp17.600, Prabowo: di Desa Nggak Pakai Dolar

Sabtu, 16 Mei 2026 | 16:06

Sjafrie Kumpulkan BIN hingga Panglima TNI, Fokus Kawal Mineral Strategis RI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:16

Saham Magnum Melonjak Usai Rumor Akuisisi Blackstone dan CD&R

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15:02

Prabowo Curhat Kenyang Diejek TNI-Polri Urus Jagung: Itu Aparat Rakyat!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:35

Kemenhaj Perkuat Tata Kelola Dam, Jemaah Haji Diminta Gunakan Jalur Resmi Adahi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:18

Instants Fitur Baru Instagram, Ini Bedanya dengan Stories

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:13

Prabowo Minta Aparat Koreksi Diri: Jangan Jadi Beking Narkoba

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14:03

Selengkapnya