. Sebenarnya kuota haji itu luas. Masalahnya, mampu tidak Indonesia meningkatkan dan merebut kuota yang lebih banyak, akomodasi lebih dekat, transportasi yang lebih murah, layanan kesehatan dan makanan yang lebih baik.
"Itu bisa diusahakan. Namun karena uangnya tidak dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi kekuatan," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat mendampingi Ketua DPR Setya Novanto menerima rombongan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang dipimpin ketuanya Slamet Efendi Yusuf di Jakarta, Selasa (3/2).
"Kita sebagai pemilik kuota haji terbesar di dunia, tapi bargaining-nya di pasar rendah. Karena uang tidak dipakai sumber bargaining di lapangan. Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih prima memerlukan uang yang lebih besar. Di sinilah fungsi tabung haji itu," tambah Frahri.
Menurut politisi PKS ini, persoalan haji di Indonesia sangat kompleks, di satu sisi penyelenggaran haji lebih banyak dilakukan sektor swasta, dari masalah tansportasi, akomodasi, catering dan kesehatan. Di sisi lain konsumen haji Indonesia sangat spesifik, orang kampung kebanyakan dan usia lanjut, sehingga perlu proteksi, karena itu peran pemerintah masih sangat penting.
Terkait peran KPHI sebagai pengawas, dia menyatakan perlu diperkuat, cuma sekarang ada masalah karena dukungan pemerintah belum begitu kuat. Dewan kata Fahri, mau terus mendukung sehingga pengawasan teknis pelaksanaan haji bisa diperbaiki. Komisi ini harus punya nomenklatur sendiri, juga independen sehingga pemerintah yang diawasi betul-betul lebih konkrit.
Sehubungan rencana Komisi VIII akan merevisi UU Penyelenggaran Haji dengan menggabung haji dan umroh, Pimpinan DPR mendukung saja termasuk masalah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang belum ada solusi. Pasalnya metode yang ada sekarang menyebabkan jarak antre terlalu panjang. Padahal seharusnya ada terobosan sehingga akses kepada percepatan kepesertaan haji ditingkatkan.
Saat ditanyakan apakah biaya transportasi haji bisa diturunkan mengingat harga minyak terus turun, Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini menyatakan, hal itu harus dibahas lebih lanjut.
"KPHI bisa memantau lebih teknis termasuk anatomi biaya haji yang sebetulnya bisa dibahas oleh Komisi VIII. Karena harga minyak terus turun, maka transportasi haji juga bisa diturunkan," jelas Fahri menambahkan.
[rus]
