Selain meminta dukungan Presiden Joko Widodo untuk ikut membagas Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama Pemerintah dan DPR RI, serta mengamandemen UUD 1945 yang kelima, DPD RI juga meminta Presiden agar mendukung rencana pembangunan Gedung DPD di Komplek Parlemen.
Pimpinan DPD RI mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta kemarin (Senin, 2/2). Mereka membahas tiga prioritas permasalahan, yaitu; proses legislasi tripartit dan prioritas prolegnas 2015; amandemen UUD 1945; dan restrukturisasi kesekjenan DPD RI. (Baca: DPD Minta Dukungan Presiden Ikut Bahas RUU).
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, dalam hal peningkatan sarana dan prasarana Kesekretariatan Jenderal DPD, dimana diantara lembaga negara yang dibentuk pasca reformasi, hanya DPD yang sampai saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri. Maka diperlukan pembangunan gedung baru.
Belum lama ini telah dilakukan rapat gabungan pimpinan DPD, pimpinan DPR, Menteri Pemuda dan Olahraga, Esselon I dari Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Sekretaris Jenderal DPR, dan Sekretaris Jenderal DPD dengan topik pembahasan pembangunan gedung kantor DPD di Komplek Parlemen.
"DPD RI meminta dukungan Bapak Presiden berupa izin prinsip terkait rencana pembangunan Gedung DPD RI di Komplek Parlemen. Sesuai dengan kesepakatan rapat antar instansi untuk mengawali pembangunan gedung DPD RI di ibukota negara akan dimulai dengan penyediaan anggaran untuk perencanaan pembangunan gedung pada APBN P Tahun 2015. Surat terkait telah sampaikan DPD kepada Menteri Keuangan. Apabila semua berjalan lancar, maka anggaran pembangunan gedung kantor DPD RI perlu dimasukkan dalam APBN 2016," beber Irman dalam keterangannya yang diterima redaksi.
Bos senator ini juga menyampaikan masalah restrukturisasi Kesekjenan DPD. Dalam rangka optimalisasi kerja, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan teknis adminsitratif dan keahlian kepada DPD sejalan dengan peningkatan peran DPD terkait penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal DPD, DPD telah menyampaikan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Usul Penataan Sekretariat Jenderal DPD, dan Esselonering Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, yang disertai dengan Naskah Akademik Urgensi dari Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD.
[rus]
