Sudah Saatnya Negara Ambil Alih Freeport

. Kebijakan Presiden Joko Widodo lewat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang memperpanjang nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia, sangat disayangkan banyak pihak.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH) Aminullah Siagian menilai, perpanjangan kontrak dengan perusahaan tambang raksasa berbasis Amerika Serikat itu akan merugikan Papua dan Bangsa.

"Apa keuntungan Freeport bagi bangsa, dan apa manfaatnya untuk masyarakat Papua dan Nasional?" ujar Aminullah di Jakarta (Senin, 2/2).

Menurutnya, perpanjangan kontrak Freeport, menambah daftar panjang negara asing dengan difasilitasi pemerintah merampok kekayaan NKRI, lalu dibawa kabur ke luar.

"Ini sangat menyakinkan hati. Kekayaan Papua dikeruk, sementara masyarakat disana masih banyak hidup miskin," imbuhnya.

Maka untuk itu, lanjut Aminullah, sebenarnya tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk memperpanjang kontrak Freeport. Apalagi, Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014, berjanji untuk tetap patuh pada konstitusi negara dan tunduk pada kehendak rakyat.

"Sudah saatnya Freeport dikelolah anak-anak bangsa," tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah RI telah memperpanjang MoU dengan PT Freeport Indonesia pada 23 Januari 2015 terkait renegosiasi kontrak kerjasama selama enam bulan ke depan yang akan habis pada tahun 2021. [rus]